JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, efisiensi anggaran tahun 2025 berdampak langsung pada kapasitas fiskal sektor konstruksi. Menurut dia, sektor konstruksi merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dody mengatakan, sejak awal 2025, Kementerian PU telah menghadapi dinamika fiskal cukup kompleks. Mulanya, kementerian bidang infrastruktur itu mendapatkan alokasi awal sebesar Rp110,95 triliun, kemudian mengalami beberapa kali pemangkasan hingga per 7 Mei 2025 menjadi Rp73,76 triliun.
“Secara ekonomi, pemangkasan ini menurunkan kapasitas fiskal untuk mendukung sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan negara. Dengan setiap Rp1 triliun belanja modal berdampak kepada antara 0,08 sampai dengan 0,12 persen PDB sektor konstruksi,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juli.
Dia menekankan, pemotongan sebesar Rp37 triliun berpotensi menurunkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga maksimum 0,4 persen. Meski begitu, Dody memastikan struktur anggaran kementeriannya tetap berkualitas.
“Struktur pagu kami tetap terjaga secara kualitas, yang mana 81 persen dialokasikan untuk belanja modal produktif, sementara 10 persen untuk belanja operasional dan barang. Prioritas difokuskan pada preservasi jalan nasional, pembangunan jalan nasional, irigasi pangan, air bersih dan sanitasi,” ucapnya.
Menurut Dody, efisiensi anggaran berjalan beriringan dengan upaya pelunasan kontrak tahun jamak sebesar Rp14,2 triliun, tujuannya mengurangi beban fiskal di masa mendatang.
“Kami juga memperkuat pengawasan internal dan memperkuat sistem digitalisasi agar lebih efisien dan tidak mengorbankan kualitas,” tuturnya.
Akan tetapi, Dody menegaskan, tambahan anggaran tetap dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
“Kami pasti masih memerlukan tambahan anggaran secara terukur sebagai investasi sosial dan ekonomi, demi keberlanjutan pembangunan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Dody meminta dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI.
“Dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan terhormat, kami optimistis keseimbangan pembangunan tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” pungkasnya.
