JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, solusi terkait polemik pagar laut. Dia berjanji, proses investigasi berdirinya pagar laut tak bakal mandek.
Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 Januari. Rapat membahas soal polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.
“Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan KKP adalah melanjutkan proses investigasi,” ujar Trenggono.
Pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan tersebut. Upaya itu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Trenggono juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Khususnya, dalam memastikan ruang laut dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Trenggono.
Dia pun tak menampik bahwa pihaknya masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Sebab, Trenggono menilai, anggaran yang didapat KKP belum cukup untuk mendukung fungsi dan tugas kementeriannya.
“Kami menyadari bahwa saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan,” pungkasnya.
Adapun pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, mencaplok wilayah pesisir puluhan desa nelayan di 6 kecamatan. Hal ini pun membuat para nelayan kesulitan mencari ikan.
Hingga saat ini, keberadaan pagar laut masih menimbulkan misteri dan polemik.
