JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Investasi Bahlil Lahadlia memastikan rencana investasi Xinyi Group untuk membangun ekosistem industri kaca di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetap berjalan dan tidak ada kendala.
Sekadar informasi, Xinyi Group dalam hal ini Xinyi Glass Holdings Ltd adalah salah satu investor yang akan mendirikan pabrik kaca di Pulau Rempang dengan nilai investasi Rp175 triliun. Xinyi Group sendiri merupakaan mitra PT Makmur Elok Graha (MEG).
Meski begitu, kata Bahlil, masuknya investasi Xinyi Group membutuhkan waktu pascakonflik yang terjadi di Rempang beberapa waktu lalu.
“Dia (Xinyi Gorup) investasi enggak ada masalah. Butuh waktu saja,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu, 25 Oktober.
Bahlil juga bilang pemerintah telah memiliki target untuk melakukan groundbreaking. “Saya punya target, tetapi tidak boleh saya umbar,” urainya.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dari total 900 kepala keluarga (KK), 500 di antaranya sudah bersedia untuk direlokasi secara sukarela.
“Alhamdulillah saya turun kesana atas perintah Presiden. Alhamdulillah dari 900 KK, yang sudah siap untuk merelokasi sukarela sudah hampir 500 KK, dan sudah hampir 100 KK sekarang sudah ada di tempat mereka direlokasi,” ucapnya.
“Jadi, memang investasi ini gak gampang. Jangankan investasi besar, mau bangun grosir aja susah kok. apalagi kompetisi dengan negara-negara lain,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Xinyi Group terkait dengan kelanjutan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Menurut Bahlil, Xinyi memahami kondisi yang terjadi saat ini di wilayah tersebut.
Bahkan, sambung Bahlil, perusahaan asal China ini juga ingin konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, bisa selesai dengan baik-baik dan tidak berlarut-larut.
“Insyaallah mereka mau pahami. Karena perwakilan saya sebelum rapat saya telepon, Insyaallah mereka pahami. Mereka berpikirnya agar sama-sama selesaikan dengan baik dan kalau bisa diharapkan bisa cepat. Itu jauh lebih baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober.
