JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memasukan developer dan notaris nakal ke dalam daftar hitam alias blacklist pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Mohon maaf developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist di BTN,” ujar Erick saat konferensi pers di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari.
Tak hanya di BTN, Erick juga meminta himbara lain untuk ikut memasukkan data developer dan notaris tak bertanggung jawab tersebut ke daftar hitam atau blacklist pengajuan KPR.
“Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara, kita blacklist,” katanya.
Erick bilang langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat. Sebab, ada developer yang menawarkan rumah kepada masyarakat, tapi setelah lunas tidak mendapatkan sertifikat tanah.
“Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun, tiba-tiba setelah lunas sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkapkan ada 4.000 pengembang atau proyek perumahan nakal yang tidak menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) tahan sejak 2019. Totalnya ada 120.000 sertifikat yang bermasalah.
Hal tersebut diungkap oleh Direktur utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 21 Januari.
“Ada 120.000 rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN, belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih, ada sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer,” kata Nixon.
Nixon mengatakan BTN bersama dengan Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyelesaikan 80.000 rumah. Artinya, kini 80.000 rumah telah memiliki sertifikat.
Sementara, sambung Nixon, sisa rumah tanpa sertifikat yang penyalurannya melalui BTN saat ini sebanyak 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah. Harapannya, tahun ini bisa terselesaikan sekitar 15.000 rumah.
“Tahun depannya (2026) 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini kelar,” ucapnya.
