JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada 275 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Penindakan tersebut mencakup mutasi, demosi, pemberhentian, hingga proses hukum terhadap sejumlah pejabat yang melakukan pelanggaran.
Amran menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menegaskan penindakan tidak membedakan kedekatan personal maupun jabatan seseorang.
“Reformasi SDM pertanian, mutasi, demosi, pecat 275 pejabat,” ujar Amran, dikutip dari kanal YouTube kasisolusi, Senin (09/11/2026).
Menurut Amran, penegakan disiplin harus dimulai dari keteladanan pimpinan. Ia mengaku tidak segan menindak pegawai yang melakukan pelanggaran, termasuk orang-orang yang berada dekat dengannya.
“Kalau ada melanggar orang dekat saya atau tidak dekat, kami tindak. Jadi kita beri teladan saja,” kata Amran.
Selain pembenahan internal, Amran juga membeberkan penindakan terhadap dugaan permainan di sektor pangan. Salah satu kasus yang disampaikan berkaitan dengan peredaran pupuk palsu yang disebut melibatkan 27 perusahaan.
Amran mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian menyampaikan bahwa penindakan telah dilakukan dan jumlah tersangka dalam sejumlah kasus yang ditangani di sektor pertanian mencapai lebih dari 100 orang.
“Ini sudah 102. Tunggu ada lagi nanti,” ujar Amran saat menjelaskan perkembangan penindakan tersebut.
Ia juga menyinggung dugaan manipulasi dalam perdagangan komoditas sawit. Amran menilai terdapat kejanggalan ketika harga CPO dunia meningkat, tetapi harga di dalam negeri justru mengalami penurunan.
Menurutnya, perbedaan harga tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi merugikan petani. Ia juga menyebut telah mengirimkan surat kepada Kapolri terkait perusahaan yang dinilai belum menaikkan harga sesuai perkembangan pasar.
Dalam wawancara itu, Amran menegaskan pemberantasan mafia dan korupsi di sektor pertanian membutuhkan kerja sama lintas pihak. Ia menyebut praktik tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga atau kementerian.
Amran juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap masyarakat, terutama petani. Karena itu, ia menilai pembenahan birokrasi dan pengawasan distribusi pangan harus berjalan beriringan untuk menjaga kepentingan publik.
