JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Bali. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Bali, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), penataan ruang, hingga optimalisasi potensi wisata kapal pesiar. Menurut Menpar, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata, Bali membutuhkan penguatan infrastruktur di berbagai sektor. Kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun untuk sektor energi, transportasi, air, sanitasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur pariwisata.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” ujar Widiyanti.
Dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Gubernur Bali, Menpar juga menegaskan pentingnya pengelolaan sampah sebagai salah satu faktor utama menjaga reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kemenpar mendorong percepatan penyediaan TPS 3R, remediasi sampah laut, serta penataan sistem pengelolaan sampah di destinasi wisata.
Selain itu, pemerintah terus mendorong pemerataan kunjungan wisata melalui program 4B, yakni Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah lain.
Menpar juga menilai percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini baru 28 dari target 73 RDTR yang telah terintegrasi sehingga masih diperlukan percepatan untuk mendukung perizinan usaha pariwisata.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa infrastruktur menjadi fondasi utama pengembangan Bali ke depan. Ia berharap pembangunan yang terintegrasi dapat menjadikan Bali sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
