JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti efektivitas penggunaan anggaran di sejumlah kementerian. Setelah sebelumnya mengungkap rencana pemangkasan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini perhatian Purbaya beralih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat pada Selasa (14/10/2025) malam, Purbaya menegaskan bahwa kementerian perlu meningkatkan penyerapan dana, terutama pada program pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
“Sebetulnya saya ke sini mau lihat apakah penyerapannya optimal. Saya sudah siap-siap memotong kalau tidak maksimal,” ujar Purbaya dengan nada bercanda.
Menurutnya, terdapat beberapa bagian yang masih mengalami kendala dalam penyerapan anggaran, salah satunya akibat hambatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini menjadi salah satu faktor yang membuat calon penerima KPR tertahan karena catatan keuangan tertentu.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui bahwa SLIK OJK menjadi salah satu keluhan utama para pengembang perumahan. Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan akan berkoordinasi dengan OJK untuk mencari solusi, mengingat dirinya juga merupakan koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Maruarar menargetkan penyerapan FLPP tahun ini yang mencapai 350 ribu unit dapat terealisasi hingga 98 persen pada akhir Desember. Purbaya menyebut akan terus memantau perkembangan tersebut.
“Saya akan lihat hasilnya di akhir bulan. Kalau bagus, anggarannya tetap di situ. Tapi kalau tidak, bisa kita alihkan ke program lain dulu,” ujarnya.
Purbaya menilai koordinasi antarinstansi berjalan terbuka dan tanpa basa-basi birokratis. “Kami bicara apa adanya, yang bagus maupun yang masih kurang,” tuturnya.
Hingga 26 September 2025, penyaluran FLPP tercatat mencapai 183.058 unit rumah dengan nilai Rp22,72 triliun. Program ini melibatkan 38 bank penyalur, 7.382 pengembang, dan tersebar di 33 provinsi.
Selain itu, Purbaya juga menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait anggaran MBG. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memangkas anggaran program tersebut jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.
“Kita tunggu sampai akhir Oktober. Kalau tidak menyerap, tetap akan kita potong,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Meski begitu, ia memahami pandangan Luhut yang menilai penyerapan MBG sudah menunjukkan hasil positif di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa pelaksanaan MBG telah menunjukkan perkembangan signifikan dan berharap agar dana yang sudah dialokasikan tetap digunakan secara optimal.
“Penyerapan anggarannya sudah membaik, jadi sebaiknya tidak perlu dialihkan,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, dana MBG yang terserap dengan baik dapat membantu perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
