JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang operasional, Sony Sonjaya, memaparkan alasan di balik penugasan kepada Polri dan TNI untuk masing-masing mengelola 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sony menjelaskan bahwa pada tahap awal program, pemerintah belum sepenuhnya yakin terhadap tingkat dukungan masyarakat maupun kesiapan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Ia menyebutkan, target awal pada tahun 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang ditujukan untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat. Dari total tersebut, sebanyak 1.542 dapur direncanakan didirikan menggunakan dana APBN di berbagai kabupaten dan kota.
Namun, demi mempercepat pembangunan infrastruktur serta distribusi makanan, pemerintah akhirnya melibatkan sejumlah pihak, seperti Polri, TNI, dan Kadin, dengan masing-masing diberikan tanggung jawab membangun 1.000 SPPG.
Sony menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan pada saat itu, bukan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Ia juga mengungkapkan bahwa dapur yang dibangun melalui APBN hingga kini belum ada yang benar-benar beroperasi, meskipun sebagian sudah selesai dibangun.
Seiring berjalannya waktu, jumlah SPPG yang terbentuk telah melampaui 27.000 unit yang terverifikasi, dan sebagian besar sudah aktif beroperasi. Ia menegaskan bahwa seluruh dapur yang berjalan saat ini tidak dibiayai oleh APBN, melainkan berasal dari dukungan swadaya masyarakat, mitra, serta pihak swasta.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembangunan puluhan ribu dapur tersebut memerlukan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar Rp40 hingga Rp54 triliun. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan program ini.
