JAKARTA, Cobisnis.com – MBG paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berdasarkan survei terbaru Arus Survei Indonesia (ASI). Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengatakan program tersebut memperoleh penerimaan kuat karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.
Survei ASI menempatkan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang dinilai paling tepat sasaran dengan angka 40,8 persen. Posisi berikutnya ditempati Cek Kesehatan Gratis sebesar 18,7 persen dan Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dalam hasil survei tersebut.
Survei dilaksanakan secara tatap muka pada 23–29 Juli 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Hasil tersebut menunjukkan adanya penerimaan sosial terhadap MBG, namun pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pakar Gizi Universitas Tadulako Prof Nurudin Rahman menilai tingginya manfaat dan penerimaan publik perlu diikuti jaminan bahwa makanan yang diterima masyarakat bergizi, berkualitas, dan aman dikonsumsi. Menurutnya, kehigienisan bahan makanan serta kecukupan gizi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan MBG.
MBG paling dirasakan manfaatnya juga perlu diikuti dengan pengendalian keamanan pangan sejak pemilihan bahan baku hingga proses penyajian. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai perlu memperhatikan kualitas, daya tahan, kandungan gizi bahan pangan, kebersihan dapur, serta kelayakan peralatan yang digunakan.
Nurudin turut mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam penyusunan menu MBG selama bahan tersebut memenuhi persyaratan gizi dan keamanan. Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai dapat menjaga variasi menu, meningkatkan efisiensi, sekaligus mendukung perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
Ia juga mengapresiasi penyesuaian kebijakan MBG yang memberikan prioritas kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Untuk mendukung pelaksanaannya, Nurudin mendorong pengawasan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pangan.
SPPG juga dinilai perlu melibatkan ahli kesehatan lingkungan untuk memastikan sanitasi dapur, keamanan makanan, dan mutu menu. Selain itu, tim multidisiplin yang memahami prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dapat berperan dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah risiko keamanan pangan.
