JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, MBG, masih menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal. Kendala utama berada pada kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik di berbagai daerah.
Menurut Purbaya, tantangan tersebut paling terasa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Pemerintah menyadari pelaksanaan program prioritas nasional itu membutuhkan kesiapan infrastruktur distribusi yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR dalam agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi mengenai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025. Pemerintah menegaskan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, memperkuat rantai pasok pangan berbasis ekonomi lokal. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat distribusi sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku.
Purbaya mengatakan pemerintah akan melibatkan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, pelaku UMKM, serta penyedia lokal. Seluruh pihak tersebut akan menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.
Melalui skema tersebut, bahan pangan diupayakan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Strategi ini diharapkan mampu memperpendek jalur distribusi sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Selain membahas MBG, Purbaya juga menanggapi masukan dari Fraksi Gerindra, PAN, dan PKS mengenai efektivitas belanja negara. Pemerintah memastikan pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Menurutnya, penguatan kualitas belanja dilakukan melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023. Belanja negara harus direncanakan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja kementerian dan lembaga. Belanja yang dinilai kurang produktif akan dievaluasi agar anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung.
Purbaya menambahkan sinergi antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program prioritas, termasuk MBG, berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
