JAKARTA, Cobisnis.com – Sutradara film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Cypri Paju Dale, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik film tersebut.
Film yang diproduksi bersama Dandhy Laksono itu ramai dibicarakan publik dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, sejumlah agenda nonton bareng dan diskusi film juga sempat mengalami penolakan.
Cypri menilai kontroversi tersebut kemungkinan muncul karena penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul film.
Menurutnya, film dokumenter tersebut dibuat untuk menggambarkan kondisi masyarakat adat Papua kepada masyarakat luas.
“Film ini dibuat agar masyarakat memahami situasi yang terjadi di Papua,” ujar Cypri dalam video yang diunggah Ekspedisi Indonesia Baru.
Ia menjelaskan film tersebut memakai pendekatan penelitian sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, dan analisis kebijakan.
Karena itu, tim produksi memilih istilah “kolonialisme” sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan berbagai persoalan di Papua.
Cypri menilai istilah seperti konflik, pelanggaran HAM, hingga deforestasi belum cukup menggambarkan situasi secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan tersebut saling berkaitan dan berlangsung dalam sistem yang panjang.
Selain itu, ia menyebut sebagian masyarakat Papua juga telah lama memakai istilah kolonialisme untuk menjelaskan pengalaman mereka.
Cypri mengatakan film tersebut mungkin memunculkan pertanyaan besar mengenai relasi Indonesia dan Papua.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendiskusikan isu tersebut secara terbuka dan jujur.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dirilis pada 2026 oleh Ekspedisi Indonesia Baru.
Film dokumenter itu mengangkat perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka.
Salah satu isu yang paling banyak disorot ialah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Sebagian pihak menilai proyek tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat.
Pemerintah Persilakan Publik Berdiskusi
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng maupun diskusi film tersebut.
Menurut Yusril, masyarakat tidak perlu terpancing hanya karena judul film yang kontroversial.
Ia juga menilai publik perlu diberi ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka.
“Kritik seperti itu masih wajar dalam ruang publik,” kata Yusril dalam keterangan tertulis.
Selain itu, pemerintah menganggap kritik dalam film tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.
Namun, Yusril menegaskan aksi pembubaran atau pelarangan yang sempat terjadi bukan arahan pemerintah pusat.
