Cobisnis.com – Salah satu problem krusial yang harus diselesaikan Presiden Jokowi dalam masa jabatannya soal komunikasi kebijakan pemerintah. Potret buruknya komunikasi kebijakan pemerintah menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.
Contoh paling baru terlihat dalam polemik impor beras. Silang sengketa antar Menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan buruknya komunikasi kebijakan di internal pemerintah.
Direktur Riset Indonesia Political Review (IPR) Sunardi Panjaitan mengatakan adanya perbedaan narasi antara satu menteri dengan menteri yang lain memperlihatkan, orang-orang di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin lebih mementingkan ego sektoralnya dibandingkan bersama-sama menyelesaikan masalah.
“Ini problem klasik pemerintah sejak lama. Sayangnya tidak ada upaya serius untuk menanganginya. Sehingga yang terlihat ke publik adalah silang sengketa antar menteri,” ujar Sunardi Panjaitan dalam diskusi tentang ‘Pengaruh Kebijakan Impor Terhadap Keamanan Pangan Indonesia’, Minggu 4 April 2021.
Polemik impor beras yang mengemuka ke publik, menurut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kajian mendalam kebijakan sebelum isu yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dilempar ke publik.
Padahal, menurutnya, sebuah kebijakan yang disampaikan ke publik sudah seharusnya disertai dengan argumentasi yang memadai sehingga bisa membuat masyarakat percaya dan setuju dengan kebijakan tersebut.
“Itulah mengapa sebelum kebijakan publik itu diambil harus diberi sejumlah pertimbangan hingga prediksi penerimaan khalayak terhadap kebijakan publik yang akan dikeluarkan,” tambahnya.
Menurutnya, dalam isu wacana impor beras, masing-masing Menteri bertahan dengan argumentasinya masing-masing. Bahkan, cenderung saling serang antar menteri.
Dia melanjutkan, Menteri Perekonomian seharusnya sejak awal mengambil inisiatif untuk meredakan perdebatan antar menteri terjadi di ruang publik.
“Bisa dilakukan rapat koordinasi antar lembaga terkait. Di forum itulah pergulatan ide, gagasan, bahkan argumentasi berbasis kepentingan terjadi. Bukan diluar. Ini yang tidak terjadi dalam kasus impor beras,” tuturnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, keputusan Jokowi untuk mengambilalih tanggungjawab dengan menyatakan tidak ada impor beras dalam tiga tahun terakhir juga menyisakan persoalan baru.
“Ini jadi kritik baru bagi Presiden dan pemerintah. Dan ini menunjukkan masalah lain di pemerintahan, yaitu soal integrasi data pemerintah,” katanya.
“Harus diingat, dalam pendekatan komunikasi kebijakan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh komunikator. Salah satunya adalah soal integrasi data. Polemik sering muncul karena adanya interpretasi data yang berbeda,” tutupnya.
