JAKARTA, Cobisnis.com — Komisi I DPR RI menyatakan TNI dapat membantu penanganan aksi begal jika Polri membutuhkan dukungan tambahan. Langkah itu bertujuan menjaga keamanan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pelibatan TNI harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Selain itu, aparat juga harus menjaga koordinasi antarlembaga.
Dave mengatakan masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata. Karena itu, aparat harus memastikan warga merasa aman saat beraktivitas.
Menurut Dave, tugas utama TNI tetap berada di sektor pertahanan negara. Sementara itu, Polri memegang kewenangan penegakan hukum dan keamanan masyarakat.
Meski begitu, Dave mendukung kerja sama antara TNI dan Polri dalam menangani kejahatan jalanan. Namun, setiap langkah harus tetap sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Selain itu, Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara. Tujuannya menjaga stabilitas keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menjelaskan keterlibatan TNI dalam penanganan begal masuk kategori Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan TNI dapat membantu Polri sesuai ketentuan hukum. Karena itu, Kodam Jaya mengerahkan batalyon tempur untuk mendukung pengamanan di Jakarta.
