Cobisnis.com – Menteri Kominfo Johnny G Plate menyatakan, guna mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait; Pemerintah telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan Covid-19, program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam adopsi teknologi digital (SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
“Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika (IT) kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” demikian pernyataan Menteri Johnny dalam siaran pers, Senin (26 Oktober 2020).
Kementerian Kominfo, kata Johnny, telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital.
“Selaras dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional,” ujarnya.
Berikut empat kebijakan Kominfo dalam keterbukaan informasi publik lewat transformasi digital:
1. Percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
2. Adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System).
3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize WInner di PBB.
Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy.
4. Percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Reguation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
“Serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini,” jelas Menteri Johnny.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat transformasi digital Indonesia, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien.
Melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah.
Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index.
Indonesia, kata Johnny, diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan mencapai USD 9,1 triliun. Dalam mewujudkan proyeksi tersebut, pandemi Covid-19 tidak boleh jadi penghalang justru dapat menjadi pijakan baru untuk melesat lebih cepat dan lebih maju.
“Kita perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 sebagai katalisator untuk melakukan lompatan kuantum kemajuan Indonesia. Mari kita bersinergi dalam mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Maju.”
