JAKARTA, Cobisnis.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia tanggap persebaran varian Covid-19 baru, yaitu Delta Plus.
Dalam keterangan tertulisnya Puan mengimbau masyarakat lebih ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah.
“Melihat adanya virus Covid-19 varian Delta Plus yang sudah ditemukan pada dua provinsi di Indonesia ini, saya meminta pemerintah untuk lebih tanggap, dan masyarakat tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Puan di Jakarta.
Menurut Puan, pemerintah harus segera mencari tahu peta persebaran dari virus Covid-19 varian Delta Plus ini. Pasalnya, tanpa diketahui, varian itu sudah ditemukan pada dua daerah di Indonesia, yaitu Jambi dan Sulawesi Barat.
“Bagaimana bisa virusnya sudah menyebar di Jambi dan Sulawesi Barat, kita harus tahu apakah virus ini bermutasi di dalam negeri atau ditularkan oleh warga asing. Jika memang dari warga asing, bagaimana bisa menyebar di dua wilayah itu,” tutur Puan.
Puan mengutip data global, varian Delta Plus ini pertama kali ditemukan di Inggris pada 4 Juni 2021. Maka, pada saat ini, Inggris langsung memberlakukan larangan perjalanan internasional pada dua hari setelahnya.
“Maka itu, inilah pentingnya melakukan tracing yang diikuti dengan testing,” kata Puan.
Dengan ditemukannya varian baru ini, lanjut Puan, pemerintah juga harus segera mengambil antisipasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Karena, sudah ketahui bahwa virus ini menyerang antibodi lebih baik daripada varian Delta.
Selain itu, masyarakat juga harus diedukasi tentang bahaya varian Delta Plus sebelum menyebar secara luas. “Virus ini diketahui mudah menginfeksi, terlebih bagi mereka yang daya tahan tubuhnya lemah atau tidak memiliki kekebalan vaksin. Maka dari itu, kita harus percepat vaksinasi di tengah masyarakat,” katanya.
Puan memandang bahaya besar bila antisipasi akan virus ini tidak dilakukan secepatnya. Apalagi, Indonesia masih ada dalam masa lonjakan kasus positif Covid-19. Data pemerintah pada 30 Juli, ada penambahan 41.168 orang terjangkit Covid-19 pada 24 jam terakhir.
Angka tersebut membuat total pasien positif Covid-19 3.372.374 orang terhitung Maret 2020. Sementara itu, Covid-19 telah merenggut 92.311 korban jiwa sejauh ini di Indonesia.
“Kita bisa belajar dari apa yang sudah diketahui sejauh ini tentang varian Delta Plus. Dari sana segera ambil antisipasi untuk penanganannya. Jangan sampai ada lonjakan tinggi dahulu baru bertindak,” ujar Puan.
Puan juga menyatakan masyarakat harus diedukasi mendalam setiap kali ada varian baru. “Jangan sampai ada ketakutan massal timbul di tengah mereka. Karena dampak psikologisnya akan besar sekali untuk masyarakat,” kata Puan.
Adanya varian baru ini, tutur Puan, harus memacu pemerintah lebih gencar dalam program vaksin. Daya tahan tubuh individu memainkan peran penting untuk menangkal infeksi yang disebabkan oleh virus.
Meski data tentang varian Delta Plus ini masih sangat sedikit, tetapi pertahan tubuh masyarakat tetap harus ditingkatkan. “Kita tidak pernah tahu bagaimana virus Covid-19 ini akan bermutasi ke depannya, yang harus kita persiapkan adalah ketahanan kesehatan masyarakat,” ujar Puan.
Puan juga meminta pemerintah mengedepankan kesehatan tenaga medis. Jika memang diperlukan, vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan harus segera dilakukan. Jangan sampai Indonesia mengalami krisis nakes ketika masih menghadapi proses penyembuhan di masa pandemi Covid-19.
Menghadapi kemungkinan mutasi-mutasi virus ini, Puan juga meminta pemerintah segera bayarkan insentif tenaga kesehatan.
“Nasib dan kesehatan tenaga kesehatan harus terus diutamakan. Bagaimana pun juga, menjaga kesehatan mereka adalah menjaga kesehatan bangsa. Untuk penanganan pandemi ini, kita membutuhkan nakes sebagai garda terdepan pandemi,” kata Puan.
Pemerintah harus bijak merespon perkembangan yang terjadi selama pandemi ini. Baik dari segi kebutuhan masyarakat hingga perkembangan virus. Dengan begitu, kebijakan pemerintah bisa disesuaikan dengan cepat dan tepat.
“Kita tidak bisa mengambil langkah lamban dalam penanganan pandemi ini. Keputusan harus cepat, tepat, dan menimbulkan hasil positif bagi kesehatan serta kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
