JAKARTA, Cobisnis.com – Rwanda dan Republik Demokratik Kongo akan berkomitmen bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Amerika Serikat, untuk memperbarui rantai pasokan mineral dan mengembangkan reformasi, menurut draf kerangka ekonomi yang dilihat oleh Reuters, sebagai upaya menarik investasi setelah tercapainya kesepakatan damai di Washington.
Kedua negara sepakat atas draf kerangka tersebut, yang merupakan bagian dari perjanjian damai, menurut seorang sumber yang mengetahui hal ini. Ia menambahkan bahwa draf ini kini sedang dibahas oleh para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, bank multilateral, dan sejumlah lembaga donor dari negara lain.
Kongo dan Rwanda kemungkinan akan bertemu pada awal Oktober untuk memfinalisasi kerangka ini, tambah sumber tersebut. Nantinya, dokumen itu akan ditandatangani oleh kepala negara masing-masing.
Kerangka setebal 17 halaman ini muncul setelah kedua negara menandatangani kesepakatan damai di Washington pada Juni lalu dalam perundingan yang dipimpin pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini bertujuan mengakhiri konflik yang telah menewaskan ribuan orang sekaligus menarik miliaran dolar investasi Barat ke kawasan yang kaya akan tantalum, emas, kobalt, tembaga, dan litium.
Draf tersebut melanjutkan garis besar kerangka kerja yang dicapai pada Agustus dan menetapkan langkah-langkah implementasi serta mekanisme koordinasi. Rancangan Agustus itu menyerukan kerja sama di bidang energi, infrastruktur, rantai pasokan mineral, taman nasional, dan kesehatan masyarakat.
Kongo, Rwanda, dan Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar.
Inisiatif Regulasi dan Reformasi
Menurut draf, para pihak akan berjanji bekerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk mengembangkan inisiatif regulasi dan reformasi tambahan yang “diperlukan untuk meminimalkan risiko investasi sektor swasta secara hemat biaya,” sekaligus mengurangi perdagangan ilegal dan meningkatkan transparansi.
Mereka juga akan mengadopsi mekanisme transparansi eksternal, termasuk komitmen untuk menerapkan panduan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di antara lainnya.
Draf kerangka itu juga menyerukan inspeksi pihak ketiga terhadap lokasi tambang serta kerja sama dengan mitra sektor swasta untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus lintas batas.
Selain itu, kerangka ini menetapkan mekanisme koordinasi, termasuk jadwal pertemuan tahunan tingkat tinggi tentang integrasi ekonomi regional, rapat komite pengarah, dan kelompok kerja teknis.
sumber : www.reuters.com
