JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya akan dirancang dengan struktur keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Proyek ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas transportasi modern di Pulau Jawa tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa proyek ini akan menggunakan skema pendanaan yang berkelanjutan dan efisien. “Strukturnya benar-benar sustainable,” ujarnya dalam acara di Jakarta International Convention Center, Rabu (8/10/2025).
Rosan menjelaskan bahwa detail proyek masih akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pemerintah ingin memastikan setiap tahap pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak mengulang kesalahan seperti pada proyek KCJB.
Belajar dari pengalaman Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang sempat mengalami pembengkakan biaya, pemerintah kini menerapkan prinsip kehati-hatian. Tujuannya agar proyek serupa tidak menimbulkan tambahan beban utang, baik kepada mitra luar negeri maupun APBN.
Proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya ini diharapkan memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 3,5 jam, jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan reguler yang memakan waktu 9–10 jam. Efisiensi waktu ini diharapkan mendorong produktivitas dan konektivitas ekonomi antarwilayah di Jawa.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah memperbarui studi kelayakan proyek tersebut. Salah satu opsi yang dikaji adalah menjadikan jalur ini sebagai kereta semi-cepat (medium high speed rail) dengan kecepatan 160–200 km per jam agar lebih efisien dan sesuai kondisi permukiman padat.
Jalur yang akan dipilih masih dalam pembahasan, antara jalur utara, jalur selatan, atau kombinasi keduanya. Pemerintah ingin memastikan proyek ini tidak hanya cepat, tapi juga aman dan berdampak positif bagi wilayah yang dilalui seperti Cirebon, Semarang, Solo, hingga Surabaya.
Menteri Koordinator AHY menegaskan bahwa proyek ini merupakan kelanjutan dari visi Presiden Prabowo. “Presiden sudah memberi arahan agar konektivitas Jawa diperkuat melalui transportasi modern yang efisien dan tanpa mengandalkan APBN,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa proyek masih dalam tahap kajian mendalam. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencari sumber pembiayaan non-APBN melalui investasi swasta dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap proyek strategis nasional tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang investasi di sektor transportasi massal berbasis teknologi tinggi.
