JAKARTA, Cobisnis.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak. Dalam pengelolaan yang terbuka dan berbasis potensi daerah, program tersebut dinilai dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di lingkungan pesantren.
Peluang tersebut disampaikan Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur Burhanudin dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno. Keduanya memandang kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sekaligus memperluas dampak ekonomi MBG di tingkat lokal.
Burhanudin mengatakan pelaksanaan MBG telah membuka ruang ekonomi baru bagi komunitas pesantren melalui keterlibatan dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alumni dan pelaku usaha santri juga dinilai berpeluang masuk ke jaringan pasok bahan pangan sehingga kegiatan tersebut dapat menciptakan permintaan sekaligus membuka kesempatan kerja.
Menurut Burhanudin, Jawa Timur memiliki potensi besar karena ditopang basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren. Kepastian permintaan dari dapur MBG juga dinilai dapat membantu produsen pangan menyusun produksi melalui perencanaan jadwal tanam, panen, dan distribusi berdasarkan kebutuhan SPPG.
Rantai pasok yang terhubung dengan SPPG dinilai dapat memberikan pasar yang lebih jelas bagi petani sekaligus membantu dapur memperoleh pasokan secara stabil. Agar manfaatnya tersebar, Burhanudin mendorong akses yang transparan dan birokrasi sederhana sehingga koperasi desa, UMKM, serta pengusaha santri yang memenuhi standar dapat memperoleh kesempatan.
Sri Untari mengatakan keberhasilan MBG perlu dilihat dari kualitas gizi penerima manfaat sekaligus perputaran ekonomi di wilayah. Menurutnya, pelaksanaan program dapat melibatkan koperasi konsumen, pasar tradisional, kantin sekolah, dan pelaku usaha setempat agar kegiatan ekonomi baru tidak menggeser mata pencaharian yang telah berjalan.
Kebutuhan bahan seperti telur, sayur, beras, minyak, gula, dan pangan lainnya dapat dipenuhi melalui peternak, petani, koperasi, serta pedagang lokal. Skema pasokan yang tersebar hingga tingkat sekolah atau kecamatan dinilai dapat membuat belanja pangan berputar di sekitar wilayah penerima manfaat dan memperluas manfaat ekonomi.
Sri Untari juga menekankan pentingnya pemetaan penerima manfaat dan pengawasan mutu makanan dalam pelaksanaan MBG. Koordinasi BGN dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, serta sekolah dinilai dapat membantu memastikan program menjangkau kelompok yang membutuhkan, termasuk anak dari keluarga miskin, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Burhanudin menilai evaluasi terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari proses pembenahan program berskala besar. Menurutnya, persoalan yang ditemukan perlu dipetakan dan diperbaiki melalui prosedur yang jelas agar manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan baru BGN, penguatan pengawasan, keterbukaan akses, dan komitmen antikorupsi disebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan MBG. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, koperasi, sekolah, pesantren, serta dunia usaha juga dinilai dapat mendukung terbentuknya rantai pasok pangan lokal yang lebih terhubung.
Dengan tata kelola yang semakin baik, MBG berpotensi memberikan manfaat ganda melalui pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus penguatan kegiatan ekonomi masyarakat. Belanja pangan untuk program tersebut dapat menjadi bagian dari perputaran ekonomi daerah melalui produksi pangan, kesempatan kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
