JAKARTA, Cobisnis.com -Pengenaan biaya transaksi di ATM Link milik Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) bisa menurunkan citra bank BUMN tersebut dimata masyarakat. Pasalnya, kenaikan biaya dari semula gratis tersebut, bakal membuat opini masyarakat mengenai Bank Himbara yang hanya fokus pada keuntungan tanpa memikirkan nasabah.
Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan bank Himbara melakukan pengenaan biaya pada transaksi di ATM Link tidak akan menguntungkan mereka. “Bahkan bisa merugikan dari perspektif jangka panjangnya,” ujar Piter saat dihubungi, di Jakarta, Senin (24/5/2021).
Seperti diketahui mulai 1 Juni 2021 Bank-bank pelat merah yang tergabung dalam jaringan ATM Link adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mengenakan biaya untuk transfer dan cek saldo di ATM Link.
Adapun biaya cek saldo dikenakan sebesar Rp2.500, sedangkan transaksi tarik tunai sebesar Rp5.000. Sementara biaya transfer antar bank tidak mengalami perubahan atau tetap di angka Rp4.000.
Menurut Piter, meski kenaikan biaya transaksi ATM Link bukan merupakan beban berat, namun kenaikan tersebut tidak menyenangkan di mata nasabah. “Tidak akan terlalu beratkan nasabah karena mereka tidak akan setiap hari cek saldo dan tarik tunai. Tapi walaupun tidak berat, kenaikan biaya itu tidak menyenangkan di mata nasabah,” tambahnya.
Dia menyebut persaingan perbankan kini sudah memasuki era baru karena mereka tidak hanya bersaing dengan sesama bank tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien. “Termasuk di antaranya bisa melakukan transfer secara gratis,” sambungnya.
Tren Perbankan lainnya yang harus diperhatikan yaitu bank sudah mengarah ke layanan digital, yang juga mengedepankan efisiensi. “Kalau bank Himbara masih mengandalkan posisinya sebagai bank pemerintah saja, tidak melakukan inovasi meningkatkan layanan digital juga, memperbaiki efisiensi, mereka bisa kalah bersaing nantinya,” ujarnya.
Pendapat serupa dikemukan, pengamat ekonomi dari INDEF Nailul Huda. Dia menilai pengenaan biaya administrasi tambahan ini memberatkan nasabah.
Terlebih di tengah pandemi yang memukul ekonomi dan daya beli masyarakat. “Terlebih bagi segmen yang tidak terjangkau layanan cashless society dimana uang tunai masih jadi pilihan utama mereka bertransaksi,” jelas Huda.
Menurut Huda, saat ini masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum melek layanan teknologi finansial sehingga mengandalkan ATM sebagai alat transaksi perbankan. Sehingga pengenaan tarif penggunaan ATM Link akan merugikan masyarakat. “Faktanya masyarakat kita juga masih banyak yang tergolong cash society. Jadi apapun alasannya, pengenaan tarif ini akan merugikan masyarakat,” papar Huda.
