JAKARTA,Cobisnis.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan upaya mitigasi bencana gempa bumi, seperti memanfaatkan Peta Gempa Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Gempa Nasional untuk menetapkan Zona Rawan Bencana.
“Kementerian PUPR juga mengembangkan teknologi bangunan tahan gempa yang lebih praktis dan terkini untuk meredam energi gempa, yaitu sistem isolasi seismik tipe Damping Rubber Bearing untuk gedung kantor lantai 26 di Jakarta, serta tipe Lead Rubber Bearing yang telah diterapkan pada beberapa jalan dan jembatan,” kata Menteri PUPR Basuki dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 3 Maret.
Kementerian PUPR bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga berencana mengirimkan tim engineer ke Turki untuk melakukan pembelajaran terkait masifnya keruntuhan bangunan akibat gempa tektonik yang melanda Turki, beberapa waktu lalu.
Ke depan, lanjut Basuki, pihaknya bersama Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) akan mengupayakan ketahanan konstruksi bangunan di kota besar dan daerah rawan gempa bumi, seperti melakukan audit berkala ketahanan konstruksi terhadap guncangan gempa, serta melakukan penguatan konstruksi pada bangunan yang belum memenuhi standar.
“Kemudian, menerapkan standar bangunan tahan gempa melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan Building Code secara konsisten. Terakhir, menggalakkan pelatihan kepada pelaku pembangunan konstruksi,” ujarnya.
Selain upaya mitigasi terhadap gempa bumi, Kementerian PUPR juga berupaya melakukan mitigasi terhadap bencana lain, seperti mengoptimalkan pemanfaatan 222 bendungan yang telah dibangun, normalisasi kali Ciliwung, dan pembangunan Sodetan Ciliwung untuk menghadapi La Nina.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membentuk Unit Pengelola Bendungan (UPB) untuk mensiagakan bendungan, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sumur-sumur bor dalam menghadapi El Nino.
Sementara terkait bencana hidrometeorologi yang lain, seperti banjir rob yang terjadi di Semarang dan Pekalongan, Kementerian PUPR akan melakukan penanganan jangka pendek dengan penambahan pompa dan jangka panjang dengan penambahan jumlah pintu air di rumah pompa.
Kemudian untuk mengurangi land subsidence di Jakarta, Kementerian PUPR mengupayakan pembangunan SPAM dengan skema KPBU serta pembangunan tanggul laut.
Sekadar informasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 2 Maret.
Dalam kesempatan ini, hadir pula Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Yudo Margono, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily.
Presiden Jokowi mengatakan, perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis.
“Indonesia menempati posisi tiga teratas negara paling rawan bencana atau naik 81 persen frekuensi bencana alamnya dari Tahun 2010 sebanyak 1.945 bencana, sekarang pada 2022 melonjak jadi 3.544 bencana,” ujar dia.
Presiden Jokowi menerangkan, tahap pra bencana penting dilakukan guna menyiapkan dan mengedukasi masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi bencana.
Hal ini perlu menjadi prioritas untuk meminimalisir korban maupun kerugian.
Pertama, melalui peringatan dini. Kedua, dengan cara mengedukasi masyarakat, supaya mengetahui kemana akan berlindung ketika terjadi bencana. Terakhir, berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi.
“Kami sudah punya peta di mana titik lokasi terjadinya erupsi gunung berapi, gempa, dan bencana lain. Mestinya mulai diwajibkan kepada masyarakat agar mendirikan bangunan yang konstruksinya anti gempa, terutama di daerah rawan gempa,” imbuhnya.
