JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Sosial menjelaskan perubahan signifikan pada desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 yang sempat menjadi sorotan masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data.
Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk bersama pemerintah daerah, dengan salah satu perubahan dipengaruhi masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (04/09/2026).
Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan desil bukan ukuran langsung kekayaan atau besaran penghasilan seseorang.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” katanya.
Menurut Andy, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi menjadi 10 kelompok dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.
Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tetap, terutama ketika kondisi masyarakat lain dalam pemeringkatan ikut berubah.
DTSEN sendiri diperbarui setiap tiga bulan sehingga dalam setahun terdapat empat versi data, sementara perubahan signifikan pada Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” kata Andy.
Ia menegaskan desil bukan syarat utama penerima bansos, melainkan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas ketika kuota bantuan terbatas.
“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas,” jelas Andy.
BPS kemudian menerbitkan DTSEN Volume 3.1 untuk mengoreksi perubahan desil yang sebelumnya mengalami lonjakan signifikan.
Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan, pendamping PKH, BPS, pemerintah daerah, maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
