JAKARTA, Cobisnis.com – Rencana pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh memasuki babak baru setelah muncul wacana penyerahan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini terjadi di tengah tekanan keuangan proyek yang semakin berat.
Proyek yang awalnya dirancang dengan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan negara kini menghadapi realitas berbeda. Beban utang dan biaya operasional membuat struktur pembiayaan tidak lagi berjalan sesuai rencana awal.
Biaya pembangunan yang semula sekitar 6,07 miliar dolar AS meningkat menjadi 7,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp 119,79 triliun. Kenaikan ini memperbesar tekanan finansial pada konsorsium BUMN.
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan konsorsium BUMN disebut mengalami tekanan arus kas. Kondisi ini berdampak pada stabilitas sejumlah perusahaan pelat merah yang terlibat.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mencatat kerugian signifikan akibat keterlibatannya dalam proyek tersebut. Beban ini ikut mempengaruhi kinerja bisnis utama perusahaan konstruksi negara.
PT KAI sebagai pemimpin konsorsium juga menghadapi risiko keuangan dari jaminan utang proyek. Kondisi ini berpotensi berdampak pada layanan transportasi publik jika tidak segera ditangani.
Rencana penyerahan ke Kemenkeu dinilai sebagai langkah untuk mengurangi tekanan pada BUMN. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang beban proyek berpindah ke APBN.
Wacana ini sekaligus memunculkan pertanyaan terkait peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai superholding BUMN, kemampuan restrukturisasi lembaga ini ikut menjadi sorotan.
Sejumlah analis menilai kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan proyek infrastruktur berskala besar. Terutama ketika proyeksi bisnis tidak sejalan dengan realisasi di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menyelamatkan stabilitas BUMN atau menanggung risiko fiskal melalui APBN. Keputusan ini akan berdampak jangka panjang pada struktur keuangan negara.
Ke depan, opsi restrukturisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek disebut menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Transparansi dan perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk menghindari beban serupa di masa depan.
