JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memastikan tidak ada penerbitan visa haji furoda untuk musim haji 1447 H/2026 M, dan masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran visa nonresmi.
Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan bahwa seluruh keberangkatan haji resmi hanya menggunakan visa kuota yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa visa furoda memang tidak tersedia pada tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa visa mujamalah, yang sering dikaitkan dengan jalur nonkuota, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi.
Jumlah dan keberadaan visa tersebut tidak dapat dipastikan oleh pemerintah Indonesia karena bergantung pada kebijakan otoritas Saudi.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa tingkat kepastian visa mujamalah sangat rendah dan tidak bisa dijadikan acuan keberangkatan.
Penawaran visa jenis ini kerap muncul di media sosial dengan berbagai iming-iming yang menarik calon jemaah.
Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan kerugian, terutama jika masyarakat tergiur tanpa memahami status resmi visa tersebut.
Pemerintah menekankan bahwa satu-satunya jalur aman untuk berhaji adalah melalui visa kuota resmi yang telah ditentukan.
Selain itu, masyarakat juga diminta lebih kritis terhadap informasi yang beredar, terutama terkait penawaran haji di luar prosedur resmi.
Fenomena penawaran visa nonresmi dinilai terus berulang setiap tahun, terutama menjelang musim haji.
Karena itu, edukasi kepada calon jemaah menjadi penting untuk mencegah potensi penipuan dan kerugian finansial.
Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memastikan seluruh proses keberangkatan sesuai aturan yang berlaku.
