JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah bukan merupakan instruksi langsung dari TNI.
Menurut Maruli, langkah pembubaran dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah bersama aparat setempat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut adanya kekhawatiran kegiatan tersebut dapat memicu potensi keributan di wilayah tertentu.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga situasi wilayah tetap aman. Mereka menilai ada kemungkinan muncul keributan sehingga langkah pengamanan dilakukan,” ujar Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Maruli menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan di masing-masing wilayah, bukan kebijakan langsung dari institusi TNI.
Selain itu, ia menilai isi film dokumenter tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam karena kebenarannya belum tentu sepenuhnya dapat dipastikan. Karena itu, pemerintah daerah memilih mengambil langkah antisipatif demi menjaga situasi tetap kondusif.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing.
