JAKARTA, Cobisnis.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 13 orang lainnya.
Selly menilai, kasus tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi ketika Indonesia masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), banjir bandang di Padang, serta sejumlah bencana lainnya.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya menghormati proses penegakan hukum. Dia meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengusut perkara tersebut secara profesional dan objektif.
“Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Selly kepada awak media, Kamis (15/10/2026).
Dia mengaku prihatin karena dugaan penyelewengan tersebut muncul saat berbagai daerah masih membutuhkan penanganan bencana secara serius.
“Miris, peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir bandang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Selly juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak personel dari berbagai lembaga dan kementerian. Mereka antara lain berasal dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat.
Menurutnya, para petugas tersebut bekerja menghadapi berbagai risiko di lapangan, mulai dari kebakaran, paparan asap, gangguan kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas.
Karena itu, Selly menilai dedikasi para personel yang bertugas menangani bencana harus tetap dihargai dan didukung.
Dia juga berharap proses hukum yang tengah berjalan tidak menghambat pelayanan kebencanaan maupun koordinasi penanganan bencana di berbagai daerah.
“Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Selly menekankan pentingnya pengelolaan program dan anggaran penanggulangan bencana secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Dia mengingatkan bahwa anggaran kebencanaan merupakan amanah publik yang harus digunakan untuk melindungi keselamatan masyarakat, terutama warga yang sedang menghadapi situasi darurat.
“Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa perkara OTT di lingkungan BNPB diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi.
KPK kini menangani perkara tersebut untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penggunaan anggaran di lingkungan BNPB.
