JAKARTA, Cobisnis.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa dialog publik yang digelar bersama koalisi masyarakat sipil dan sejumlah lembaga bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi, kritik, serta saran demi perbaikan Polri ke depan.
Menurut Sigit, setiap masukan yang diberikan masyarakat akan menjadi perhatian penting, terutama hal-hal yang bisa memperkuat serta menjaga ruang demokrasi di Indonesia. Adapun diskusi kali ini mengusung tema “Penyampaian pendapat di muka umum: hak dan kewajiban, tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum.”
“Kami ingin menyerap langsung pandangan dari masyarakat sipil mengenai apa yang harus dilakukan Polri agar ruang demokrasi tetap aman, tertib, namun pesan yang disampaikan juga tidak terhalang,” ujar Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, dialog seperti ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Polri berharap, forum terbuka semacam ini bisa mempererat hubungan dengan publik dan menjadikan Polri sebagai institusi yang dipercaya serta dicintai masyarakat.
“Peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi juga akan menjadi bahan pembahasan ke depan, termasuk bagaimana mengantisipasi serta memilah mana yang masuk jalur hukum, mana yang bisa diselesaikan secara restoratif, dan mana yang perlu lebih banyak edukasi,” jelasnya.
Sigit menegaskan, Polri akan terus beradaptasi dengan tantangan zaman lewat transformasi dan reformasi berkelanjutan. “Ke depan, dialog tidak berhenti di sini saja. Kami akan terus membuka ruang diskusi, baik dalam forum resmi maupun pertemuan informal. Intinya, Polri berkomitmen untuk terus berbenah sesuai perkembangan,” katanya.
Dalam forum ini, hadir 10 narasumber dari berbagai kalangan, antara lain:
1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)
2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)
4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)
5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)
6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)
8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)
9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
10. Iftitah Sari, S.H. (Sekjen / Manajer Program ICJR).
