JAKARTA, Cobisnis.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Jenderal Sigit menegaskan pentingnya optimalisasi peran kepolisian dalam upaya mitigasi dan penanggulangan karhutla yang masih berpotensi terjadi meski Indonesia mulai memasuki musim hujan.
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, meski musim hujan diprediksi berlangsung mulai September hingga Februari 2026, cuaca panas ekstrem masih terjadi di beberapa wilayah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani. Kondisi ini berpotensi memicu kebakaran lahan di sejumlah titik.
Berdasarkan data pemantauan hotspot periode Januari hingga 22 Oktober 2025, tercatat 2.517 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka tersebut menurun sekitar 24,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Penurunan ini menjadi bukti adanya peningkatan efektivitas koordinasi lintas lembaga. Namun, faktor alam seperti curah hujan rendah, cuaca kering, dan angin kencang masih menjadi tantangan utama,” jelas Sigit.
Untuk mengantisipasi potensi karhutla, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Hingga tahun 2025, Polri tercatat melaksanakan lebih dari 27 ribu kegiatan sosialisasi, hampir 12 ribu patroli, serta membangun 4.032 embung dan 1.457 menara pantau di wilayah rawan kebakaran.
Sigit menambahkan, Polri juga telah mengembangkan early warning system menggunakan Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan berbagai sistem lain seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).
“Kolaborasi data ini memungkinkan deteksi dini titik api dan penanganan cepat di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, patroli darat dan udara dilakukan secara terpadu bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Upaya pemadaman juga dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Dari sisi penegakan hukum, Sigit menegaskan bahwa Polri tetap mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran hutan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 86 kasus karhutla telah ditangani dengan 83 tersangka perorangan.
“Modus yang paling banyak ditemui adalah pembakaran lahan untuk keperluan perkebunan. Kami tegaskan, tindakan seperti ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sigit menutup pertemuan dengan menyerukan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Polri siap bersinergi penuh dengan Kementerian Kehutanan dan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terulangnya bencana karhutla,” pungkasnya.
