JAKARTA,Cobisnis.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengungkapkan investor masih mengeluhkan banyaknya pungutan liar (pungli) di daerah sebagai akibat perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sekali lagi saya tekankan, pemerintah pusat ada kebijakan apapun pemerintah daerah harus mengikuti itu, dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli didaerah,” tuturnya dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Teater-Lounge Area, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari.
Bahkan, Diana bilang pemerintah daerah kerap menambah kebijakan yang akhirnya justru menambah beban biaya bagi pengusaha. Dia juga bilang biayanya bahkan lebih tinggi dari di kota seperti di Jakarta.
“Mereka menghalalkan, kalau kita istilahnya under table selalu banyak. Hal-hal yang menurut kita kebutuhan pusat dan tidak perlu lagi, tambah-tambah sesuatu dan ini bukan berarti di daerah kita malah mengurangi cost biaya tinggi. Tapi kami buka usaha di daerah yang didapat cost-cost di luar yang kami rasakan di DKI, itu kami rasakan,” kata Diana.
Selain itu, kata dia, proses perizinan berusaha di daerah juga seringkali memiliki regulasi yang berbeda dengan pemerintah pusat. Karena itu, dia minta pemerintah pusat juga memperhatikan hal ini.
“Harapannya ke depan pemeritah pusat harus betul-betul memperhatikan kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan walaupun sekarang ini ada otonomi daerah. Ini sangat menganggu sekali,” ucapnya.
“Sehingga tidak mungkin Indonesia jadi besar kalau daerah tidak didukung, ini yang saya rasakan sebagai Kadin daerah,” sambungnya.
Tak hanya itu, Diana juga berharap agar para pemipin ke depan juga memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan setiap kota dan kabupaten juga harus digarisbawahi,” katanya.
