JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas nasional, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia. Di tengah isu bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, pemerintah justru mengklaim telah menjalankan berbagai kebijakan konkret untuk memperkuat posisi dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah peningkatan insentif bagi guru honorer. Meskipun secara administratif guru honorer berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui tambahan insentif.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2005 hingga 2025, insentif guru relatif stagnan, namun mengalami kenaikan signifikan di era Presiden Prabowo Subianto, menjadi Rp400 ribu. Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN juga mengalami peningkatan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Tak hanya dari sisi nominal, pemerintah juga melakukan perbaikan sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya dana disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan sesuai instruksi Presiden. Kebijakan ini telah berjalan dan dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Teddy menegaskan bahwa tidak ada program pendidikan yang dihentikan atau dikurangi. Seluruh program tetap berjalan, bahkan diperkuat dengan pendekatan yang lebih fokus pada kebutuhan siswa, sekolah, dan guru.
Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Dengan kesejahteraan yang semakin baik, diharapkan para pendidik dapat lebih optimal dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
