JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menerima kunjungan sejumlah pakar pemerintahan di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk upaya memperkuat peran daerah dalam mendorong kemajuan masyarakat.
Dalam diskusi itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan daerah.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai daerah sehingga perkembangan wilayah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu peserta diskusi, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menyampaikan bahwa pembahasan juga menyoroti berkurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas rutin, terutama terkait percepatan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan program pembangunan di daerah, termasuk hingga ke tingkat desa.
Karena itu, para pakar mencoba mencari gagasan solusi agar pembangunan daerah tetap berjalan baik tanpa mengganggu peran pemerintah pusat, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara kedua tingkat pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) periode 2021–2025, Herman Nurcahyadi Suparman, menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali sejumlah kebijakan terkait kewenangan dan pembiayaan daerah.
Menurutnya, isu pemangkasan transfer dana dari pusat ke daerah yang muncul sejak tahun lalu berpotensi memengaruhi anggaran pembangunan dan pelayanan publik di berbagai wilayah.
Ia menambahkan bahwa diskusi ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang dapat memberikan perhatian lebih terhadap hubungan pusat dan daerah.
Djohermansyah juga mengingatkan bahwa kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia telah berjalan hampir 25 tahun sejak mulai diterapkan pada 2001.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menyoroti menurunnya porsi transfer ke daerah yang kini disebut tinggal sekitar 17 persen. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Menurut JK, jika alokasi dana untuk daerah terus menurun, kualitas pembangunan infrastruktur serta layanan publik di daerah berpotensi ikut menurun.
Pertemuan tersebut dihadiri 12 pakar pemerintahan dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi, antara lain Irfan Ridwan Maksum, Aditya Perdana, Djohermansyah Djohan, Ahmad Fairuz, Lili Romli, Hanif, Trubus Rahardiansyah, Muhadam Labolo, Riant Nugroho, Armand Suparman, Satya Arinanto, dan Mulyadi.
