Jakarta Siapkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun, Pramono Fokus Biayai Pendidikan dan Rumah Sakit

Pramono menjelaskan obligasi daerah menjadi langkah awal Pemprov DKI untuk mencari sumber pendanaan baru setelah anggaran daerah berkurang sekitar Rp15 triliun. Sebelumnya, pemerintah sempat berencana membentuk Jakarta Collaboration Fund, namun rencana itu terkendala regulasi.

Karena itu, Pemprov DKI memilih skema obligasi daerah yang dinilai lebih realistis untuk direalisasikan. Dalam prosesnya, pemerintah menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kementerian Keuangan.

Dana hasil penerbitan obligasi dipastikan tidak akan digunakan untuk kegiatan bisnis. Pemprov DKI akan memfokuskan pembiayaan pada sektor pendidikan serta pembangunan Rumah Sakit Internasional Sumber Waras sebagai bagian dari peningkatan layanan publik.

Pramono menilai pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang harus terus diperkuat. Menurutnya, investasi pada kedua bidang tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jakarta.

Ia juga optimistis obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun akan mendapat respons positif dari investor. Pramono menegaskan kemampuan fiskal dan APBD DKI masih sangat kuat sehingga tidak ada kekhawatiran dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.

Selain menyiapkan penerbitan obligasi, Pemprov DKI terus membenahi kinerja BUMD. PAM Jaya kini telah melayani sekitar 82 persen kebutuhan air bersih Jakarta dengan laba lebih dari Rp1 triliun, sementara Bank DKI diproyeksikan mampu mencatatkan kenaikan laba hingga tiga kali lipat pada tahun ini.