JAKARTA, Cobisnis.com – PT Danareksa (Persero) kembali menarik sorotan publik setelah melakukan perubahan besar dalam jajaran komisarisnya. Sejumlah figur politik dan tokoh yang dekat dengan lingkar kekuasaan masuk dalam struktur baru tersebut, sebuah pola yang kembali memicu kritik mengenai praktik politisasi BUMN.
Dilansir dari Keterbukaan Informasi BEI, Selasa (18/11/2025), Helmy Faishal Zaini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Danareksa.
Keberadaan politisi aktif dalam posisi strategis BUMN kembali menyalakan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan serta urgensi profesionalisme dalam pengawasan perusahaan negara.
Selain itu, Seppalga Ahmad diangkat sebagai Komisaris Independen, meski saat ini ia juga mengemban jabatan serupa di PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).
Rangkap jabatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dan independensi komisaris di dua perusahaan besar sekaligus.
Nama lain yang turut masuk adalah Abdullah Aufa Fuad, mantan Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Penunjukannya sebagai Komisaris Independen Danareksa kembali menguatkan kesan perputaran kursi komisaris di BUMN yang sering kali berpindah di antara tokoh yang sama.
Yang paling menyita perhatian publik adalah masuknya Bupati Probolinggo, Muhammad Haris Perdana, sebagai Komisaris Danareksa.
Penempatan kepala daerah aktif ke posisi komisaris BUMN dinilai rawan menimbulkan tumpang tindih fokus dan membuka ruang konflik kepentingan antara urusan daerah dan bisnis negara.
Kontroversi juga muncul dengan masuknya Darmizal, Ketua Umum Relawan Jokowi untuk pemenangan Prabowo–Gibran. Penunjukan tokoh relawan politik ke posisi strategis dipandang sebagian kalangan sebagai sinyal kuat bahwa jabatan komisaris BUMN masih kental dengan nuansa balas jasa politik.
Terakhir, Didid Noordiatmoko, mantan Kepala Bappebti, ikut didapuk sebagai Komisaris Danareksa. Meski memiliki pengalaman birokrasi, publik menyoroti apakah penunjukan ini dilakukan berdasarkan kompetensi atau bagian dari pola penempatan birokrat yang baru saja purna tugas.
Rangkaian penunjukan ini mempertegas kembali kritik lama bahwa BUMN kerap menjadi tempat parkir politik, ketimbang ruang profesional yang fokus pada efisiensi dan kinerja.
Hingga saat ini, Danareksa belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pertimbangan profesional di balik penunjukan nama-nama tersebut.
