JAKARTA, Cobisnis.com – Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap para menteri perlu dilakukan menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai reshuffle merupakan langkah yang wajar untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Menurutnya, evaluasi perlu menyasar menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal, kerap memicu polemik, hingga kementerian yang terseret isu hukum.
“Kalau benar reshuffle dilakukan tentu menjadi langkah yang baik. Masih ada menteri yang dinilai tidak maksimal, melakukan blunder, dan memunculkan kegaduhan di ruang publik,” kata Adi, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, Adi tidak menyebutkan nama menteri yang layak diganti. Ia menilai penilaian tersebut cukup sensitif dari sisi politik.
Menurutnya, ada tiga indikator yang perlu menjadi perhatian Presiden dalam melakukan evaluasi kabinet. Pertama, kementerian yang menangani sektor ekonomi karena menjadi sorotan utama masyarakat. Kedua, kementerian yang belakangan ramai akibat persoalan internal, seperti polemik mutasi maupun konflik birokrasi.
Selain itu, Adi juga menilai kementerian yang dikaitkan dengan dugaan persoalan hukum perlu mendapat perhatian serius. Meski belum tentu terbukti, isu tersebut dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menambahkan, evaluasi kabinet menjadi penting agar tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo tidak ikut tergerus akibat kinerja sebagian menteri yang dinilai belum maksimal.
