JAKARTA, Cobisnis.com — Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membangkang Presiden Prabowo Subianto karena menolak Polri berada di bawah kementerian memicu polemik di ruang publik. Pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, keliru, dan berpotensi mengganggu soliditas antar-lembaga negara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyayangkan munculnya narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tudingan itu berbahaya karena membangun kesan seolah Kapolri berseberangan dengan Presiden.
“Ini narasi yang menyesatkan. Presiden Prabowo sendiri secara tegas menyatakan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia juga menyoroti munculnya wacana yang terus diulang oleh sejumlah pihak terkait penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, isu tersebut bukan sekadar perbedaan pandangan akademik, tetapi telah membentuk pola yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Ada narasi yang terus diulang dengan momentum politik tertentu. Ini bukan diskursus biasa, tapi terlihat sebagai upaya sistematis untuk melemahkan Polri sebagai institusi strategis negara, sekaligus membangun ketidakpercayaan publik terhadap Kapolri,” tegasnya.
Aminullah menilai, jika dibiarkan, isu-isu semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan mengganggu stabilitas kelembagaan yang seharusnya dijaga bersama.
