JAKARTA, COBISNIS.COM – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memulihkan kembali masyarakat kelas menengah yang mengalami penurunan sebesar 9,48 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa upaya tersebut akan diwujudkan melalui program pembangunan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun.
Program ini merupakan bagian dari agenda unggulan Prabowo yang bertujuan untuk membangun total 3 juta hunian setiap tahunnya.
Untuk merealisasikan program ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana memberdayakan kontraktor dari kalangan UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Pemerintah akan membatasi keterlibatan kontraktor besar dalam proyek ini, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan menciptakan kelas menengah baru.
Hashim mengungkapkan bahwa dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes, sektor perumahan diharapkan dapat membantu menggeliatkan perekonomian masyarakat kelas bawah agar mereka bisa naik kelas menjadi kelompok masyarakat menengah.
Kontraktor besar akan dilarang ikut serta dalam proyek ini agar fokus dapat diberikan kepada pengembangan usaha kecil dan menengah.
Selain pembangunan rumah di pedesaan, pemerintah juga merencanakan pembangunan 1 juta unit apartemen di DKI Jakarta.
Hashim menambahkan, karena keterbatasan lahan di Jakarta, pemerintah akan memanfaatkan 153 bangunan pasar milik PD Pasar Jaya sebagai lokasi pembangunan apartemen tersebut.
Hashim juga menjelaskan bahwa untuk merealisasikan program 1 juta unit apartemen di perkotaan, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya.
Nantinya, pedagang pasar akan dapat menikmati fasilitas seperti air bersih, listrik, AC, dan koneksi internet di pasar-pasar tersebut, sementara apartemen akan dibangun di atasnya.
Program 3 juta hunian per tahun ini merupakan tiga kali lipat dari program sejuta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program ini dirancang untuk mengatasi masalah kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) yang masih tinggi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,9 juta unit. Setiap tahun, diperkirakan ada tambahan backlog sekitar 800.000 unit karena pertambahan rumah tangga baru.
Hashim menekankan bahwa pemerintah harus memenuhi kebutuhan akan 37 juta unit rumah, mengingat saat ini masih ada sekitar 27 juta rumah yang tidak layak huni.
Program perumahan masif ini diharapkan dapat merangsang perekonomian dalam negeri dan menyelesaikan masalah backlog dalam satu dekade ke depan.
Hashim menyatakan bahwa Prabowo ingin membangun 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun, sehingga dalam 10 tahun mendatang, sebanyak 30 juta unit rumah dan apartemen akan terbangun, dengan tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperbaiki kondisi perumahan di Indonesia.
