JAKARTA, Cobisnis.com – Tiga pejabat pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (04/10) di Aula Gedung Juanda Jakarta. Ketiganya yakni: Wempi Saputra (Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional), Made Arya Wijaya (Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara), dan Iwan Djuniardi (Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak).
Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan, pelantikan tersebut merupakan suatu kepercayaan dari pimpinan negara yang harus diembang dengan penuh tanggung jawab.
“Tentu kepercayaan ini didasarkan kepada apa yang telah Anda selama ini lakukan, track record, kinerja, prestasi maupun pengabdian yang telah ditujukan. Namun kepercayaan ini juga menggambarkan sebuah harapan yang sangat tinggi dan mulia kepada saudara-saudara sekalian,” kata Menkeu.
Kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Menkeu berpesan agar persiapan penyelenggaraan pertemuan G20 di Indonesia yang akan dilaksanakan tahun depan bisa dilakukan sebaik mungkin.
Menurut Menkeu, menjadi tuan rumah pertemuan G20 tidak hanya sekedar masalah logistik, namun juga harus menunjukkan suatu kepemimpinan terhadap isu-isu yang penting secara global untuk bisa dibicarakan oleh kelompok G20.
“Saya minta hal ini untuk ditangani sambil terus melihat isu-isu strategis internasional bersama dengan unit eselon I lainnya, yang memiliki potensi mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia. Semuanya harus mampu dibaca dan kemudian disusun langkah untuk memitigasi dampaknya,” jelas Menkeu.
Untuk Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Menkeu menekankan agar terus melakukan sinergi bersama Dirjen Pajak untuk menyelesaikan reformasi pajak yang sedang berjalan saat ini dengan hasil yang memuaskan.
“Saya juga minta supaya pelaksanaan Undang-undang HPP apabila telah disahkan oleh DPR, dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin bermanfaat bagi Indonesia. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memberikan pemihakan kepada masyarakat kecil. Tunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan ruang yang sangat besar bagi ekonomi untuk berkembang, terutama usaha kecil menengah,” terang Menkeu.
“Tunjukkan bahwa kita mampu membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien. Tunjukkan bahwa kita mampu menghindarkan berbagai langkah-langkah yang bisa mengerosi potensi pajak kita,” tambahnya.
Selanjutnya, kepada Kepada Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mengatakan mengatakan bahwa salah satu elemen dalam reformasi anggaran adalah memperbaiki kualitas dan efektivitas belanja negara. Menkeu ingin agar dilakukan kerjasama bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memperbaiki kualitas dan konsistensi belanja negara.
“Kita sudah menetapkan mengenai reformasi di bidang belanja negara dan sudah banyak inisiatif dilakukan. Saya berharap akan makin menunjukkan dampak dan hasil yang nyata, yaitu dalam bentuk setiap rupiah yang kita belanjakan menghasilkan manfaat yang besar rakyat dan ekonomi kita. Hilangkan berbagai inefisiensi, tingkatkan dari sisi koordinasi antara pusat dan daerah, perbaiki kualitas policy belanja hingga implementasinya,” kata Menkeu.
Pada kesempatan akhir, Menkeu kembali mengingatkan mengenai pentingnya memegang teguh sumpah jabatan yang pada hari ini telah diucapkan oleh para pejabat yang dilantik.
Menkeu menekankan, isi sumpah jabatan terdiri dari tiga hal yaitu menjalankan aturan dengan sebenar-benarnya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan etika jabatan secara sepenuhnya, dan menjaga integritas jabatan.
“Jadikan itu adalah sebagai suatu janji anda untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat pelantikan hari ini. Saya percaya anda akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai wujud dari tanggung jawab anda pribadi dan juga sebagai wujud kecintaan anda kepada Republik Indonesia. Jangan pernah khianati dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Berikan yang terbaik, jaga reputasi diri anda, dan keluarga anda,” pungkas Menkeu.
