JAKARTA, Cobisnis.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan para pelaku usaha berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus selektif dalam memilih sosok menteri yang menangani sektor perekonomian.
Hal tersebut dikarenakan perekonomian global dan nasional sedang melemah, sehingga diperlukan tim kabinet yang berpengalaman serta mampu menciptakan terobosan baru untuk menghadapi dinamika perekonomian yang penuh ketidakpastian.
“Sekalipun (figur yang dipilih) merupakan perwakilan partai politik, harus tetap mengedepankan profesionalisme yang dimiliki, sehingga ketika menjabat seratus persen mengabdi untuk rakyat, bukan pada partai politik yang diusungnya,” Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, Selasa, 15 Oktober.
Dia menambahkan, Prabowo dan memilih menteri dari kalangan profesional yang jauh dari ego sektoral.
“Pelaku usaha berharap agar Kabinet Prabowo-Gibran lebih mengedepankan figur yang profesional, pengalaman leadership, semangat kolaboratif, mumpuni pada bidang yang dipimpinnya, dan jauh dari sifat ego sektoral,” ujar Sarman.
Pihaknya pun berharap pengumuman resmi tokoh-tokoh yang terpilih menduduki kursi menteri nantinya bisa menimbulkan respons yang positif dari pasar keuangan, misalnya dengan menguatnya IHSG dan nilai tukar rupiah.
Sejauh ini, lanjut Sarman, para pelaku usaha merespons positif masuknya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.
Misalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dipanggil menemui Prabowo pada Senin, 14 Oktober.
Sarman menuturkan, pelaku usaha menginginkan para menteri baru nantinya dapat bergerak cepat untuk mengendalikan deflasi domestik yang terjadi dalam lima bulan terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Masalah lainnya adalah angka pengangguran yang telah menembus 7,2 juta orang serta penduduk miskin yang mencapai 25,33 juta orang per Maret 2024.
Selain itu, kabinet baru juga diharapkan untuk bisa segera bekerja mengantisipasi perlambatan perdagangan, investasi, dan pergerakan modal antarnegara.
Sementara terkait jumlah pos di kabinet yang diperkirakan bertambah menjadi 46 pos kementerian, Sarman menilai bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan presiden dan wakil presiden terpilih untuk mencapai visi dan misi mereka.
“Pelaku usaha dapat memahami hal tersebut, dengan catatan jangan sampai memperpanjang mata rantai birokrasi yang memperlambat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha berharap kabinet Probowo-Gibran adalah kabinet yang kompak, serasi, sevisi, searah, dan jauh dari praktik korupsi,” pungkas Sarman.
