JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia naik kelas menjadi negara maju. Target ini secara ekonomi berarti Indonesia harus lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan masuk kategori negara berpenghasilan tinggi.
Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia tahun 2024, negara berpendapatan tinggi adalah negara dengan pendapatan per kapita minimal US$13.845 per tahun. Indonesia saat ini baru mencatatkan pendapatan per kapita sekitar US$4.900 pada 2023. Artinya, dalam 20 tahun ke depan, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita hampir tiga kali lipat.
Bonus demografi menjadi salah satu modal utama. Populasi usia produktif yang mencapai puncaknya hingga 2035 diyakini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jika tenaga kerja terserap dalam sektor formal dengan produktivitas tinggi, kontribusi mereka bisa signifikan dalam mengejar target negara maju.
Selain itu, kekayaan sumber daya alam seperti nikel, batubara, minyak sawit, dan hasil tambang lainnya tetap menjadi motor ekspor. Hilirisasi industri yang sedang digencarkan pemerintah menjadi kunci agar nilai tambah ekonomi tidak hanya berhenti di bahan mentah.
Ekonomi digital juga menjanjikan. Laporan berbagai lembaga memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia dapat mencapai ratusan miliar dolar AS pada 2030. Sektor ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi modern.
Pembangunan infrastruktur yang masif selama dekade terakhir juga memperkuat pondasi. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek energi diharapkan menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, dan mendorong investasi.
Namun, tantangan tidak ringan. Untuk menjadi negara maju pada 2045, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun secara konsisten. Sejak 2015, pertumbuhan rata-rata hanya 5%, dan pandemi Covid-19 sempat menekan angka pertumbuhan hingga negatif pada 2020.
Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah. Sektor riset, teknologi, dan inovasi belum sekuat negara tetangga seperti Korea Selatan atau Singapura. Tanpa perbaikan signifikan, daya saing industri sulit menembus pasar global dengan produk berteknologi tinggi.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban. Jika tidak, jutaan tenaga kerja berisiko hanya terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah.
Stabilitas fiskal juga menjadi kunci. Kebutuhan belanja negara untuk infrastruktur, pendidikan, dan subsidi sangat besar. Namun ruang fiskal terbatas, apalagi jika penerimaan pajak tidak meningkat signifikan. Tanpa perbaikan tata kelola fiskal, pendanaan pembangunan jangka panjang bisa terganggu.
Dengan peluang besar namun tantangan yang kompleks, target Indonesia menjadi negara maju 2045 dinilai realistis, tetapi memerlukan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan dan reformasi struktural yang berani. Jalan menuju 2045 bukan sekadar wacana politik, melainkan agenda ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya.
