JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah menepis isu kenaikan harga BBM per 1 April 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus US$ 115 per barel, pemerintah memilih berhati-hati. Fokus utama saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Bahlil menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi di tingkat pemerintah mengenai kenaikan harga BBM. Ia meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu keputusan final.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Kebijakan energi akan disesuaikan dengan situasi sosial dan daya beli masyarakat.
Pernyataan ini sekaligus merespons kabar yang beredar luas di publik. Isu kenaikan BBM per awal April sebelumnya sempat memicu kekhawatiran di berbagai kalangan.
Di sisi lain, tekanan global memang tidak bisa diabaikan. Konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah, ikut mendorong harga minyak mentah naik signifikan.
Beberapa negara seperti Thailand, Filipina, dan Australia bahkan sudah lebih dulu menyesuaikan harga BBM. Langkah itu diambil untuk mengikuti mekanisme pasar global.
Namun, pemerintah Indonesia memilih pendekatan berbeda. Stabilitas harga, terutama untuk BBM subsidi, dinilai penting untuk menjaga konsumsi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa subsidi harus tepat sasaran. Kelompok masyarakat mampu diharapkan tidak bergantung pada BBM bersubsidi agar beban negara tetap terkendali.
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, harga tetap mengikuti pasar. Kebijakan ini dinilai lebih fleksibel dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Pemerintah juga terus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial. Dalam situasi global yang tidak menentu, keputusan energi harus diambil secara hati-hati.
Dengan kondisi ini, publik diminta tetap tenang. Pemerintah memastikan setiap kebijakan akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
