JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memutuskan menahan harga BBM di April 2026 meski harga minyak dunia bergejolak, dengan beban sementara ditanggung oleh Pertamina.
Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Di tengah konflik Timur Tengah, tekanan terhadap harga minyak global memang meningkat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Pertamina saat ini masih mampu menanggung beban tersebut. Hal ini didukung oleh kondisi keuangan perusahaan yang dinilai cukup kuat.
Purbaya menjelaskan bahwa arus pembayaran dari pemerintah ke Pertamina kini lebih lancar. Pemerintah secara rutin membayar sekitar 70% kompensasi setiap bulan.
Kondisi tersebut membuat likuiditas Pertamina tetap terjaga. Dengan begitu, perusahaan masih bisa menyerap selisih harga untuk jangka pendek tanpa gangguan besar.
Meski begitu, skema ini tidak akan berlangsung selamanya. Pemerintah pada akhirnya tetap harus turun tangan melalui tambahan subsidi dan kompensasi.
Jika harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 100 per barel sepanjang 2026, anggaran subsidi diperkirakan meningkat signifikan. Angkanya bisa mencapai Rp 90 hingga Rp 100 triliun.
Angka tersebut belum termasuk komponen kompensasi lain yang juga akan membengkak. Pemerintah masih akan menghitung ulang kebutuhan anggaran secara lebih rinci.
Saat ini, harga minyak global masih berada di kisaran US$ 76–77 per barel. Angka ini masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sekitar US$ 100 per barel.
Artinya, ruang fiskal pemerintah masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, risiko tetap terbuka jika konflik global kembali memanas.
Kebijakan menahan harga BBM ini menjadi langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas harga energi dinilai penting untuk menahan laju inflasi.
Di sisi lain, strategi ini juga menunjukkan peran besar Pertamina sebagai penopang sektor energi nasional. Perusahaan pelat merah ini menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas harga.
Situasi ini menggambarkan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan masyarakat. Pemerintah harus berhitung cermat agar tekanan anggaran tidak melebar.
