JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN.
Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti setelah rapat terbatas yang membahas rencana pendidikan negeri gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
“Dana BOS itu peruntukannya bisa untuk biaya operasional, untuk gaji guru non-ASN, dan untuk perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” ujar Mu’ti usai ratas membahas wacana pendidikan negeri gratis di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Kamis (24/9/26).
Menurut Mu’ti, penggunaan dana BOS mencakup sejumlah kebutuhan sekolah. Selain pembayaran guru non-ASN, dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional, perbaikan fasilitas ringan, serta aktivitas ekstrakurikuler.
Khusus bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, pemerintah memberikan ruang penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji.
Alokasi untuk kebutuhan tersebut dapat mencapai 20 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah.
“Dan guru non-ASN yang mengajar di negeri dapat dibayar dari dana BOS, yang persentasenya 20 persen dari dana BOS bisa untuk operasional, gaji guru non-ASN di sekolah negeri,” ucapnya.
Pemerintah Kaji Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat untuk membahas rencana penerapan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri.
Hasil rapat tersebut mencakup pembentukan tim khusus untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana pendidikan gratis.
Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto usai rapat.
Selain Pratikno dan Brian, tim khusus itu akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Brian mengatakan kajian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan.
Kajian itu akan membahas kebutuhan anggaran serta tahapan penerapan kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.
“Untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” katanya.
