JAKARTA, Cobisnis.com – Hingga beberapa waktu lalu, hampir tidak pernah terjadi seorang presiden Amerika Serikat yang masih menjabat menggugat media massa. Namun dalam hitungan bulan, Presiden Donald Trump justru membuat hal tersebut terasa seperti sesuatu yang lumrah. Setelah menggugat The Wall Street Journal dan The New York Times, kini Trump mengajukan gugatan senilai US$10 miliar terhadap BBC, dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Gugatan terbaru ini kembali diajukan di Florida dan, seperti gugatan-gugatan sebelumnya, menuai keraguan luas dari para pakar hukum media. Sejumlah ahli menilai dasar hukum gugatan tersebut lemah, bahkan terkesan lebih ditujukan untuk menciptakan sensasi politik ketimbang benar-benar memenangkan perkara di pengadilan.
Dalam gugatan terhadap BBC, Trump menuduh adanya manipulasi edit dalam sebuah film dokumenter pra-pemilu yang disebut-sebut bertujuan memengaruhi pemilih Amerika. Masalahnya, dokumenter tersebut tidak pernah ditayangkan di Amerika Serikat. Para ahli hukum menilai gugatan ini tidak memiliki dasar kuat, baik dari sisi pencemaran nama baik maupun yurisdiksi pengadilan.
BBC sendiri telah mengakui adanya kesalahan edit dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, menurut para pakar, permintaan maaf tidak otomatis menjadi pengakuan bersalah dalam kasus hukum. Bahkan, dalam banyak perkara pencemaran nama baik, permintaan maaf justru dapat memperkecil potensi kerugian yang diklaim oleh penggugat.
Kasus ini berpusat pada dokumenter “Panorama” yang menampilkan pidato Trump pada 6 Januari 2021. Dalam tayangan tersebut, dua bagian pidato yang berbeda digabungkan sehingga seolah-olah Trump secara langsung mengajak massa untuk berjalan ke Gedung Capitol dan “bertarung habis-habisan.” BBC mengakui bahwa penyuntingan tersebut tidak dilakukan dengan standar jurnalistik terbaik, meski sejumlah hakim di AS sebelumnya telah menilai pidato Trump sebagai salah satu pemicu kerusuhan Capitol.
Secara hukum, posisi Trump tetap tidak mudah. Sebagai figur publik, ia harus membuktikan adanya “actual malice,” yakni bahwa BBC dengan sadar menyampaikan informasi palsu atau bertindak dengan pengabaian sembrono terhadap kebenaran. Ambang pembuktian ini sangat tinggi, dan menurut banyak pakar, sulit untuk dipenuhi hanya dengan kesalahan penyuntingan.
Selain itu, klaim ganti rugi sebesar US$10 miliar dinilai tidak realistis. Tanpa bukti kuat bahwa tayangan tersebut benar-benar ditonton dan menimbulkan kerugian nyata di Florida atau AS secara umum, nilai gugatan tersebut berpotensi dipatahkan sejak awal.
Banyak pengamat melihat pola yang berulang: Trump memperoleh sorotan media besar dengan menggugat outlet berita ternama, sementara proses hukum selanjutnya dipenuhi celah dan berujung pada perlindungan kuat Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap kebebasan pers. Gugatan terhadap BBC ini pun dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menekan media, termasuk di luar wilayah Amerika Serikat, agar lebih berhati-hati atau bahkan gentar dalam melaporkan isu-isu kritis terkait pemerintahannya.
