JAKARTA,Cobisnis.com – Sejak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Dua Kuda Indonesia pailit pada 12 Maret 2026, kewenangan pengurusan aset perusahaan secara hukum beralih kepada Tim Kurator. Di atas kertas, mekanisme tersebut bertujuan melindungi kepentingan seluruh kreditur sekaligus menjaga nilai boedel pailit. Namun menurut serikat pekerja PT Dua Kuda Indonesia, praktik yang terjadi di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berlawanan.
Harapan baru sebenarnya muncul ketika Hakim Pengawas pada 12 Mei 2026 memberikan izin going concern, yaitu melanjutkan operasional perusahaan agar aset tetap produktif, nilai perusahaan tidak merosot, lapangan kerja tetap terjaga, dan pada akhirnya seluruh kreditur memperoleh nilai pengembalian yang lebih baik. Akan tetapi implementasi keputusan tersebut berjalan jauh dari harapan karena berbagai keputusan operasional tetap tertahan di tingkat kurator.
Salah satu persoalan yang paling disorot adalah belum disetujuinya permohonan pembelian bahan baku Tahap III. Hingga awal Agustus 2026, permohonan tersebut belum memperoleh persetujuan sehingga stok bahan baku terus menurun dan produksi berada di ambang penghentian. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat going concern yang justru bertujuan menjaga keberlangsungan usaha.
Manajemen PT Dua Kuda Indonesia menegaskan bahwa operasional perusahaan sebenarnya masih mampu berjalan. Bahkan selama masa PKPU. Penggunaan dana perusahaan memang juga memerlukan persetujuan, namun kegiatan operasional pada dasarnya tetap berjalan normal. Kendala utama justru muncul setelah perusahaan dinyatakan pailit, ketika setiap pengeluaran dana harus menunggu persetujuan yang memakan waktu lebih lama sehingga memengaruhi kelancaran operasional perusahaan.
Dana Ada, Ekspor Tetap Terhenti
Fakta lain yang menjadi sorotan adalah belum disetujuinya pembayaran bea masuk dan kewajiban kepabeanan. Menurut PT Dua Kuda Indonesia, dana tersedia, tetapi tidak dapat digunakan tanpa persetujuan kurator. Akibatnya, sistem kepabeanan tetap diblokir sehingga aktivitas ekspor dan impor tidak dapat berjalan.
Ketua Serikat Pekerja SBAI-FBTPI PT Dua Kuda Indonesia, Ridwan, menyampaikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kemampuan finansial perusahaan, melainkan pada tertahannya persetujuan administratif. “Sebenarnya keuangan kita cukup, tapi pembayaran tidak disetujui sehingga sistem kepabeanan tetap tertutup dan perusahaan tidak bisa ekspor,” ujarnya.
Padahal, bagi perusahaan manufaktur berbasis ekspor seperti PT Dua Kuda Indonesia, terhentinya ekspor berarti hilangnya arus kas. Tanpa pemasukan dari penjualan, kemampuan perusahaan membayar berbagai kewajiban operasional ikut melemah, meskipun permintaan pasar dan kapasitas produksi masih tersedia.
Lambannya proses persetujuan juga disebut berdampak pada hak-hak pekerja. Misalnya, keterlambatan pembayaran gaji tenaga kerja asing untuk periode Maret hingga Mei 2026, serta keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut diperkuat oleh keterangan serikat pekerja yang mengaku beberapa kali harus menunggu proses koordinasi panjang sebelum pembayaran gaji maupun BPJS akhirnya direalisasikan.
Menurut Ridwan, Ketua Serikat Pekerja SBAI-FBTPI PT Dua Kuda Indonesia, setiap pengajuan pembayaran harus melalui proses yang panjang sehingga hak pekerja tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Serikat pekerja juga menyebut keterlambatan tersebut menimbulkan tekanan psikologis di kalangan pekerja yang sebelumnya bekerja dalam kondisi perusahaan yang normal.
“Yang jelas kalau untuk dampak sendiri sangat-sangat berdampak loh buat kita secara psikologis. Ya biasanya kita normal udah beberapa bulan terakhir ini kita banyak kerja yang nggak jelas lah. Saya sudah 15 tahun bekerja di sini, dari awal saya masuk perusahaan ini ga ada masalah, bahkan perkembangannya sangat pesat, kenapa dipailitkan?,” ujar Ridwan.
