JAKARTA, COBISNIS.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa belum ada rapat terbatas (ratas) terkait rencana pemberian subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Erick menyatakan, keputusan terkait kebijakan tersebut biasanya akan dibahas dalam ratas, namun hingga kini belum ada pembahasan formal yang dilakukan.
Erick juga menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui detail dari rencana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut. Bahkan, pihak PT KAI (Persero) sebagai perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN belum memberikan laporan terkait hal ini. “Saya belum tahu detailnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa Kementerian BUMN bukanlah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan subsidi berbasis NIK. Meski PT KAI berada di bawah Kementerian BUMN, kebijakan ini sepenuhnya merupakan wewenang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN akan mengikuti dan mendukung kebijakan apa pun yang diputuskan oleh pemerintah, selama itu diyakini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kami bagian dari pemerintah, jadi akan mendukung kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Selain itu, Erick mengharapkan adanya transparansi antara kementerian terkait jika kebijakan subsidi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui. Menurutnya, kerjasama dan keterbukaan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan efektif.
Erick juga menekankan bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat pengguna KRL. Untuk itu, ia berharap semua pihak terkait dapat duduk bersama untuk membahas dan merumuskan kebijakan yang paling tepat.
Meskipun belum ada keputusan final, Erick menunjukkan komitmen Kementerian BUMN untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Dia berharap kebijakan subsidi ini, jika diberlakukan, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan sikap terbuka dan transparan, Erick optimis bahwa kebijakan ini dapat dirumuskan dengan baik dan diimplementasikan secara efektif demi kepentingan bersama.
