JAKARTA, Cobisnis.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap menyambut era baru “Indonesia Lebih Hijau” hingga 2030 mendatang. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030.
Dalam RUPTL yang baru ini, pemerintah memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Langkah ini sekaligus menjawab Paris Agreement dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pada RUPTL yang baru ini porsi EBT sebesar 51,6 persen pada komposisi tambahan pembangkit sementara komposisi pembangkit fosil sebesar 48,4 persen.
“RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau atau _greener_ karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6 persen,” ujar Arifin.
Pemerintah, lanjut Arifin, terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement, terutama terkait komitmen sektor energi untuk dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314–446 Juta Ton CO2 pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.
Tuntutan bagi industri menggunakan energi yang _green_ menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi di Indonesia. Termasuk penggunaan listrik yang berasal dari energi yang bersih.
Dari sisi konsumsi listrik, dalam RUPTL PLN 2021-2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,9 persen. Target tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target pertumbuhan listrik rata-rata sekitar 6,4 persen pada RUPTL PLN 2019-2028.
Dari serangkaian diskusi yang cukup panjang antara Pemerintah dan PLN serta memperhatikan masukan dari Kementerian dan atau Lembaga terkait, maka telah dirumuskan RUPTL PLN 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021.
“Kami berharap atas adanya tuntutan global dan dengan memperhatikan kondisi PLN, RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenagalistrikan,” Arifin
Di sisi lain, PLN menyatakan siap untuk bisa mendukung rencana pemerintah dalam komitmen menuju Indonesia bersih. PLN mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.
“PLN pun optimistis dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta metrik ton dari proyeksi sebesar 280 juta metrik ton pada 2030 melalui RUPTL hijau ini,” ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
Untuk mencapai cita cita target bauran energi dan _net zero emission_ pada 2060, PLN telah menginisiasi beberapa langkah untuk menghadapi tantangan ini. Tak lupa, PLN terus meningkatkan efisiensi, mendorong transisi penggunaan kendaraan listrik hingga penerapan teknologi pendorong EBT.
“Salah satu langkah strategis yang dilakukan PLN adalah pada 2030 akan mulai mengganti pembangkit-pembangkit tua yang _subcritical_. Selain itu, melaksanakan program _co-firing_ di PLTU, meningkatkan keberhasilan COD PLTP dan PLTA yang besar kontribusinya terhadap bauran energi. Lalu, program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS 1,2 GWp dengan baterai. Pembangunan PLTS 4,7 GW dan PLTB 0,6 GW,” papar Zulkifli.
Zulkifli juga optimistis, ke depannya EBT bukan hanya sebatas energi yang intermiten, melainkan sebagai pemikul beban dasar ( _baseload_ ) yang akan bersaing dengan energi fosil.
“Dan saat itulah _development and application renewable energy_ akan menjadi kekuatan PLN untuk menjamin seluruh pelosok negeri menyala dengan listrik yang ramah lingkungan,” tambah Zulkifli.
Selain melakukan langkah percepatan EBT dan mencapai _net zero emission,_ PLN juga berupaya mengatasi _oversupply_. Di antaranya dengan berperan aktif dalam membangun ekosistem kendaraan listrik untuk mendorong konsumsi listrik yang lebih besar lagi, menangkap peluang _captive power_, serta mendorong pertumbuhan kelistrikan untuk sektor pertanian melalui program Electrifying Agriculture.
Zulkifli juga menjelaskan dalam upaya menuju Zero Carbon 2060, pasti akan berdampak pada peningkatan biaya guna menjaga keandalan pasokan dan energi yang lebih ramah lingkungan. Maka perlu kerja sama semua pihak untuk bisa mencari keseimbangan ini.
“Transisi energi ke EBT merupakan upaya bersama antara PLN, pemerintah dan semua pihak, sehingga dampak biayanya agar tidak dibebankan hanya pada PLN maupun masyarakat, namun perlu didukung juga oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga donor internasional untuk mewujudkan dunia yang lebih bersih,” pungkas Zulkifli.
