JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Thailand resmi membubarkan House of Representatives atau DPR setelah mendapat persetujuan Raja Maha Vajiralongkorn. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilu dini yang wajib digelar dalam waktu 45–60 hari ke depan, atau paling lambat Februari mendatang.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan pembubaran parlemen dilakukan karena pemerintahan minoritas dinilai tidak cukup kuat mengatasi kebuntuan politik yang berkepanjangan. Proses legislasi disebut mandek dan tidak mampu menjawab berbagai tekanan nasional.
Kebuntuan tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi, bencana banjir di sejumlah wilayah, serta meningkatnya ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja. Kondisi ini memperlemah stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Selain itu, perbedaan pandangan antarpartai terkait amendemen konstitusi turut memperparah situasi. Sejumlah agenda politik penting tertunda dan membuat DPR sulit mencapai konsensus.
Anutin menegaskan pembubaran DPR merupakan langkah konstitusional untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Ia menyebut keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas politik jangka panjang.
“Ketika sistem tidak lagi berjalan efektif, maka rakyat harus kembali diberi ruang menentukan arah negara,” ujar Anutin dalam pernyataan resminya.
Saat ini, pemerintah Thailand akan menjalankan peran sebagai caretaker government atau pemerintahan sementara. Fokus utama diarahkan pada layanan publik dan persiapan pemilu yang aman dan tertib.
Anutin sendiri baru menjabat sejak 5 September lalu, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran etika. Pergantian kepemimpinan tersebut menambah dinamika politik dalam waktu singkat.
Pengamat menilai pemilu dini menjadi momentum penting bagi Thailand untuk keluar dari krisis legitimasi politik. Hasil pemilu akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan reformasi politik ke depan.
Dengan dikembalikannya kekuasaan kepada rakyat, Thailand memasuki fase transisi yang krusial. Stabilitas nasional kini sangat bergantung pada proses demokrasi yang berjalan dalam beberapa bulan mendatang.
