Cobisnis.com – Komisi VI DPR RI telah menyetujui pagu anggaran mitra kerjanya yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BKPM. Persetujuan tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza dalam Rapat Kerja dengan para Menteri dan Kepala Lembaga yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2020).
“Nantinya Kementerian BUMN akan diberikan anggaran sebesar Rp 244,82 miliar yang akan difokuskan dalam program dukungan manajemen Rp 158 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 68,5 miliar,” jelas Faisol, dilansir laman resmi DPR RI, Selasa (22/9/2020).
Sementara, dilanjutkan Faisol, Kementerian Perindustrian akan mendapat anggaran sebesar Rp 3,18 triliun untuk dialokasikan dalam empat program.
“Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,44 triliun. Lalu ada program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 663,3 miliar. Selanjutnya program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 112,36 miliar. Yang terakhir program pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu Rp 962 miliar,” ujarnya.
Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM akan mendapat anggaran sebesar Rp 978,2 miliar yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 352,3 miliar. Untuk program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi sebesar Rp 625,9 miliar.
Sementara Kemendag akan diberikan anggaran sebesar Rp 3,02 triliun yang akan diproyeksikan ke dalam empat program. “Program dukungan manajemen sebesar Rp 1,40 triliun, program perdagangan dalam negeri Rp 973 miliar, program perdagangan luar negeri sebesar Rp 643 miliar, dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 10,17 miliar,” lanjut Faisol.
Terakhir Komisi VI juga menyetujui penambahan anggaran untuk BKPM yang semula Rp 589,5 miliar mendapat penambahan sebesar Rp 500 miliar sehingga menjadi Rp 1,08 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada dua program. “Program dukungan manajemen Rp 317,2 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp 772,2 miliar,” tambahnya.
Faisol mengatakan bahwa persetujuan penyesuaian anggaran tahun 2021 di empat kementerian ini akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna. Ia juga menyatakan dalam kesimpulan bahwa Komisi VI akan melakukan pengawasan secara seksama.
“Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan secara seksama dan meminta mitra-mitra kerja untuk memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021,” imbuhnya.
Nantinya Komisi VI juga menyetujui untuk memperjuangkan penambahan pagu anggaran pada APBN perubahan TA 2021 atau APBN TA 2022 kepada kelima mitranya tersebut.
