JAKARTA, Cobisnis.com — DPR menyoroti sistem pendidikan di lingkungan Polri dalam rapat bersama pejabat pendidikan kepolisian.
Dalam rapat itu, anggota dewan menyampaikan berbagai kritik. Mereka menilai sistem yang ada belum membentuk polisi yang siap di lapangan.
Salah satu sorotan utama datang dari mantan Wakapolri, Adang Daradjatun. Ia mempertanyakan durasi pendidikan Bintara yang hanya lima bulan.
Menurutnya, waktu tersebut terlalu singkat. Akibatnya, lulusan dinilai belum memiliki kemampuan yang cukup.
Ia bahkan menyebut, dengan durasi itu, polisi hanya menguasai dasar seperti hormat, baris, dan lari.
Karena itu, ia mendorong Polri memperpanjang masa pendidikan. Selain itu, ia meminta penambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelatihan.
Ia menegaskan, Bintara merupakan tulang punggung institusi Polri. Maka, pendidikan mereka harus lebih serius dan mendalam.
Selain soal durasi, DPR juga menyoroti kualitas lanjutan pendidikan. Mereka menilai banyak anggota belum memahami proses penyidikan dengan baik.
Di sisi lain, anggota DPR Safaruddin mengangkat isu berbeda. Ia menyoroti dugaan adanya taruna Akpol “titipan”.
Menurutnya, praktik itu bisa membuka celah bagi calon bermasalah masuk ke institusi. Dugaan ini muncul karena masih adanya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan polisi.
Ia meminta Polri melakukan evaluasi menyeluruh. Dengan begitu, proses rekrutmen dan pendidikan bisa lebih transparan dan akuntabel.
