JAKARTA, Cobisnis.com – Rilis jutaan dokumen internal oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali menggemparkan publik. Dokumen tersebut mengungkap keterkaitan mendiang Jeffrey Epstein dengan sejumlah tokoh ternama di bidang politik, bisnis, keuangan, hingga akademisi.
Epstein dikenal sebagai pelaku kejahatan seksual yang pada 2008 mengaku bersalah atas kasus prostitusi, termasuk merekrut seorang gadis di bawah umur. Ia kembali ditangkap pada 2019 atas dakwaan federal perdagangan seks anak sebelum meninggal dunia di sel penjara Manhattan pada tahun yang sama.
Dalam dokumen yang dirilis, muncul sejumlah nama besar dunia yang disebut memiliki hubungan sosial atau komunikasi dengan Epstein, baik sebelum maupun setelah pengakuan bersalahnya. Namun Departemen Kehakiman menegaskan, penyebutan nama tidak otomatis berarti keterlibatan dalam kejahatan.
Pejabat nomor dua Departemen Kehakiman AS, Todd Blanche, memperingatkan bahwa materi yang dirilis dapat memuat tuduhan yang tidak benar, gambar palsu, serta konten sensitif. Ia menekankan dokumen tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya aktivitas kriminal oleh pihak yang disebut.
Salah satu nama yang tercantum adalah mantan Presiden AS Donald Trump. Dokumen memuat catatan, foto lama, serta korespondensi yang menunjukkan hubungan sosial pada 1990-an hingga awal 2000-an. Trump membantah mengetahui kejahatan Epstein dan menyebut telah memutus hubungan sejak lama.
Nama lain yang ikut muncul adalah Bill Clinton. Mantan Presiden AS itu diketahui beberapa kali bepergian menggunakan pesawat Epstein setelah lengser dari jabatannya. Clinton membantah melakukan kesalahan dan menyatakan penyesalan atas hubungannya dengan Epstein.
Andrew Mountbatten-Windsor atau Pangeran Andrew juga tercantum dalam dokumen. Hubungannya dengan Epstein telah berdampak langsung pada status kerajaan yang ia sandang, meski ia secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum.
Dari kalangan pebisnis, nama Elon Musk dan Bill Gates turut muncul. Keduanya mengakui pernah berinteraksi dengan Epstein, namun membantah terlibat dalam aktivitas ilegal dan menyebut hubungan tersebut terbatas.
Dokumen juga menyebut tokoh keuangan seperti Jes Staley serta akademisi dan figur publik lain. Dalam sejumlah kasus, keterkaitan tersebut hanya berupa undangan acara, korespondensi, atau pertemuan sosial tanpa kejelasan konteks.
Di sisi lain, rilis dokumen ini menuai kritik keras dari kuasa hukum korban Epstein. Mereka menilai pemerintah lalai menyamarkan identitas korban, sehingga membahayakan keselamatan dan privasi hampir 100 orang.
Departemen Kehakiman mengakui adanya kesalahan sporadis dalam proses penyamaran data. Blanche menyebut sekitar 0,001 persen materi mengalami masalah dan telah diperbaiki setelah mendapat laporan dari korban atau pengacaranya.
Kasus Epstein kembali menyoroti kompleksitas penegakan hukum, transparansi negara, serta perlindungan korban. Publik diingatkan untuk mencermati dokumen dengan kehati-hatian dan tidak menarik kesimpulan tanpa dasar hukum yang kuat.
