JAKARTA, Cobisnis.com – Seorang hakim AS pada Jumat menolak upaya DJI, pembuat drone terbesar di dunia berbasis di Tiongkok, untuk dihapus dari daftar Departemen Pertahanan AS yang menuduh perusahaan itu bekerja dengan militer Beijing.
Dalam putusannya, Hakim Distrik AS Paul Friedman di Washington, D.C., mengatakan Departemen Pertahanan memiliki bukti substansial yang mendukung temuan bahwa DJI, yang menjual lebih dari separuh drone komersial di AS, berkontribusi pada “basis industri pertahanan Tiongkok.”
DJI mendesak pengadilan agar memerintahkan penghapusan perusahaannya dari daftar Pentagon yang menunjuknya sebagai perusahaan militer Tiongkok, dengan mengatakan mereka “tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.”
Hakim menolak beberapa alasan pemerintah lainnya untuk mencantumkan DJI.
Dalam pernyataannya pada Jumat, DJI mengatakan kecewa hakim mempertahankan pencantuman itu dan sedang mengevaluasi opsi hukum. “Keputusan ini didasarkan pada satu alasan yang juga berlaku untuk banyak perusahaan lain yang tidak pernah dicantumkan,” kata DJI.
Departemen Pertahanan menolak berkomentar.
Penempatan di daftar Pentagon dapat mencegah perusahaan mengakses kontrak tertentu, hibah, dan program lain di AS, kata Friedman.
Perusahaan AS menghadapi peningkatan risiko keamanan nasional jika berbisnis dengan entitas yang dituduh Departemen Pertahanan bekerja sama dengan militer Tiongkok.
Dalam gugatannya, DJI mengatakan penambahan perusahaan ke daftar itu “tidak sah dan menyesatkan.” DJI mengatakan telah “kehilangan kesepakatan bisnis, dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dan dilarang melakukan kontrak dengan beberapa lembaga pemerintah federal.”
Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan mengatakan bahwa AS “telah lama menyatakan keprihatinan besar tentang ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh hubungan antara perusahaan teknologi Tiongkok dan negara Tiongkok.”
Friedman pada Juli lalu memutuskan mendukung pemerintah dalam sengketa yang melibatkan produsen lidar berbasis Tiongkok, Hesai Group, yang juga menggugat keputusan AS menambahkannya ke daftar perusahaan yang diduga bekerja dengan militer Beijing. Hesai mengajukan banding atas keputusan Friedman.
